Wednesday, January 15

Tag: Utama

Perppu itu Inkonstitusional? Salah!
Hukum & Kebijakan, Opini

Perppu itu Inkonstitusional? Salah!

03 Oktober 2019 Oleh: Bivitri Susanti Penulis adalah Researcher Di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia DASAR HUKUM Perppu ada di Pasal 22 UUD 1945, dan sebenarnya sudah sering dipergunakan. Pasal 22 UUD: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran atas Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, disebutkan adanya tiga alasan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga t...
Ma Wole Wole Indonesia
Estorie

Ma Wole Wole Indonesia

02 Juli 2017 Oleh: Daniel Kaligis Penulis adalah jurnalis penulis ARTIFICIAL intelligence: thought, selain cahaya, binokuler, teleskop, dan teodolit mempertegas pengawasan di depan mata. Shopping ramai, seperti kebingungan mengapa musim berganti bagai fashion yang melekat di badan untuk dihempas sebagai sisa peradaban. Saya bertanya angkuh pengembaraan, "How are you Sentosa, Tiong Bahru, Maxwell Road, and colorful souvenirs." Berbaur dialek bersua di Orchard: ni-kai tou Indonei-sia, indomei waya, halin wana mbanua, Indunesia, traveler itu kaya raya, empirical: it's based on observation rather than theory, walau, koruptor juga tentunya kaya-kaya dan pasti berpengalaman. Hey, ini dulu nyaku pe cirita di kampung sambil ba makang puji - makang puji bilang kata, torang yang beking tu na...
PLT Kepala Desa atau PLT Hukum Tua
Budaya, Hukum & Kebijakan

PLT Kepala Desa atau PLT Hukum Tua

01 Februari 2017 Aturan tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Editor: Dera Liar Alam Foto: Youdy Mamahani Sanggar Seni Tou Rinembok Sumber Kutipan: Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara Referensi dan Acuan: UU No. 6/2014. PP No. 43/2014. PP No. 47/2015. Permendagri 82/2015, 66/2017, 112/2014, dan 65/2017. PELAKSANA Tugas (PLT) Kepala Desa itu tidak harus dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan, sebab tergantung kasus yang menyebabkan di-PLT-kannya sang Kepala Desa, atau Kepala Kampung, atau Hukum Tua, atau istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan nama pemimpin di tingkat desa atau kampung di wilayah Indonesia. Misalnya: 1. Apabila kasusnya Kepala Desa meninggal dunia, maka PLT-nya otomatis oleh Sekretaris Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepal...
Terpaksa Ujian Nasional
Opini

Terpaksa Ujian Nasional

05 Oktober 2009 REFLEKSI PENDIDIKAN Oleh: Dera Liar Alam TAMPAK maknyus mengunyah Ujian Nasional. Di Sulawesi Utara, berdasarkan berita dari media massa lokal, pada tahun silam, 2008, ada 22.182 siswa-siswi yang mustinya ikut Ujian Nasional. Wawancara pada siswa-siswi yang ikut perhelatan menjuang nasib status lulus sekolah menengah tingkat atas se-Indonesia itu, dan sempat saya tonton di tayangan media massa - utamanya via tivi, seperti itulah, asumsinya bahwa soal-soal yang diujikan ternyata tidak seberat dugaan sebelumnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007, Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Meneng...