Hukum & Kebijakan Archives | Bangun Indonesia

13Oct By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

Mengonstruksi Regulasi Bertanggunggugat

13 Oktober 2023 Harap, regulasi memberi arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas… Oleh: Daniel Kaligis GERTAK regulasi membatasi. Kebijakan julurkan dua lengan - petunjuk - dua arah berlawanan: satunya mempersilahkan, satu lainnya mengingatkan. Harap pada sistem yang membingkai tubuh negeri dalam geliat sebuah cita-cita negeri sejahtera, rakyat dan semua pemangku kepentingan di dalamnya. Namun, menggema di ruang-ruang tanya adalah palang melintang menghambat gerak pembangunan. Sementara untuk menelorkan sebuah kebijakan ada value yang harus dibayar di sana. Ramai suara menderas, interupsi sebab kebijakan pembangunan yang selama ini didengungkan hanya meng...

Pemetaan Partisipatif dan Eksistensi Masyarakat Adat

3Oct By RedaksiNo Comments

Budaya, Hukum & Kebijakan, News

Pemetaan Partisipatif dan Eksistensi Masyarakat Adat

02 Oktober 2023 Oleh: Reinhard Loris Penulis tinggal di Mitra, Sulawesi Utara Sumber: Kelung.id Editor: Parangsula PENGABAIAN eksistensi masyarakat adat jadi soal serius di Indonesia. Sederet perkara mendera pemilik hak tanah di berbagai pelosok. Karena itu, upaya untuk mendapatkan pengakuan masih harus terus diperjuangkan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggariskan bahwa upaya itu penting mendapat perhatian kita semua. Terkait isu, AMAN-Sulawesi Utara menggelar Training of Trainer (ToT) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA). Acara ToT itu berlangsung 12 hingga 17 September 2023, di Balai Pertemuan Umum Minanga Timur - Pusomaen, Minahasa Tenggara. Yoga Kipli, Direktur Pelayanan Komunitas AMAN, dalam kesempatan pembukaan acara mengatakan bahwa pemetaan partisipat...

24Sep By RedaksiNo Comments

Editorial, Hukum & Kebijakan, News

Hak dan Gugat Hak

24 September 2023 Berikut ini sekilas kita menilik hak atas informasi publik. Regulasi – aturan bagi negara – dalam hal ini sistem, pemberi informasi, pengguna informasi, yakni semua rakyat di wilayah Indonesia. Oleh: Daniel Kaligis Penulis adalah Jurnalis Penulis Gambar: Info Publik RAKYAT, dalam hal ini – semua penduduk Indonesia, berhak atas informasi bertanggung-gugat, tepat, dan bermanfaat. Untuk dipahami dan terus digaungkan bahwa penyelengaraan negara berperan untuk wujudkan transparansi: fasilitasi hak publik untuk berperoleh informasi sesuai amanat regulasi. Kesempatan ini, redaksi mengutip ‘Hak atas Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi’ yang disadur dari situs Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Di situ disebut bahwa, hak atas informasi menjadi sanga...

Oknum Anggota Polri di Makassar diduga Lakukan Pidana Penyerobotan Tanah

15Sep By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, News

Oknum Anggota Polri di Makassar diduga Lakukan Pidana Penyerobotan Tanah

15 September 2023 Editor: Parangsula LAPOR di Reskrim dan Propam Polda Sulawesi Selatan. Berikut terlampir surat laporan yang dimaksud: Seorang oknum anggota Polri di Makassar bernama Muhammad Arafat, diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah di Jl. Aroepala kelurahan Kassi-Kassi kecamatan Rappocini kota Makassar. Peristiwa terjadi sekitar Mei 2023, Muhammad Arafat secara tiba-tiba melakukan penimbunan dan pemasangan papan bicara di atas obyek hak milik warga bernama Andi Akbar, sehingga korban merasa keberatan serta dirugikan oleh tindakan Muhammad Arafat tersebut. Permasalahan ini telah dicoba beberapa kali dilakukan upaya untuk mediasi, yakni membicarakan perkara ini secara kekeluargaan dengan pihak Muhammad Arafat, namun tidak kunjung ada jalan keluar maka And...

Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’

13Apr By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’

13 April 2023 Oleh: Redaksi Sumber teks dan foto: Elektoral.id JAKARTA — KETUA Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai dirinya jadi korban kriminalisasi dari YAR, Aspri Wamenkumham. Dia beralasan karena dalam kasus pelaporan dugaan pemerasan dan penerimaan uang, pihaknya hanya melaporkan Wamenkumham EOSH ke KPK. “Saudara YAR yang tidak dilaporkan – telah melaporkan saya. Itu kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis antikorupsi. Kecuali saudara Wamen EOSH melaporkan saya. Karena saya tidak pernah menyebutkan saudara YAR melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Sugeng dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis, 13 April 2023. Sebagaimana diketahui saat ini korban dugaan pemerasan Wamenkumham pengusaha tambang Helmut Hermawan masih mendekam di tahanan P...

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28Mar By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28 Maret 2023 Klaim Hak | Permainan Mafia Tanah | Tinjau Ulang Putusan M.A. | Sengketa Tombolo Tunggu Implementasi Aturan LOCUS STANDI Oleh: Dera Liar Alam PERATURAN Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa, tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Soal-soal tanah sementara terus didiskusikan, dicarikan jalan penyelesaian: dokumen-dokumen dibuka, dievaluasi. Sebagaimana pernah diberitakan bahwa para pihak mensinyalir ada permainan ‘mafia tanah’ sehingga kepemilikan tanah menjadi kabur. “Jelas di sini ada permainan mafia tanah, dan institusi negara patut diduga terlibat bermain di dalamnya,”kata Amiruddin SH Kr. Tinggi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, saat berbincang di lokasi, jalan Tun Abdul Razak. Padeng Gervasius, SH, menyebut bahwa ada pu...

<strong>Dualisme Regulasi Telurkan Kehampaan Baru</strong>

24Mar By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

Dualisme Regulasi Telurkan Kehampaan Baru

24 Maret 2023 Sekilas mengulas perjalanan regulasi, menyusul tampilnya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, diundangkan 02 Februari 2021. Garis besar untuk dicermati: meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional – terciptanya iklim usaha kondusif – penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan – persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa – terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan – meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional – meningkatnya kualitas p...

1Mar By Redaksi1 Comment

Budaya, Guratan, Hukum & Kebijakan, News

Belajar itu Berjuang

28 Februari 2023 Uji-coba kebijakan jauh jarak dari bangku sekolah, “Demi melatih kedisiplinan,” katanya begitu. Saya coba menggubah syair, dua dua Februari: salam budaya, kunjungan sistem dalam sistem bertemu orang-orang perwakilan dari sekolah-sekolah, kekuasaan bicara disebut punya perhatian serius. Apa itu? Supaya jadi siswa unggul. O, demikian rupanya. Ini penjelasan sistem pendekatan top-down dan ada yang angkat bicara… Oleh: Daniel Kaligis Gambar: Anak-Anak SMK Negeri 3 Kalabahi dalam kelas – Foto DanilTakpala OBROLAN singkat pagi jelang siang, 01 Maret 2023. “Izin share foto, bung. Salam hormat,” kata saya pada seorang guru. Dia jawab singkat, “Siap bang.” Foto menarik tentang dunia pendidikan dari pelosok timur Indonesia diunggah DanilTakpala, caption sederhana, namu...

<strong>Estorie Teluk Guantanamo</strong>

23Feb By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Internasional

Estorie Teluk Guantanamo

23 Februari 2023 Ingat tembang Guantanamera, lagu itu mengisahkan gadis-gadis Guantánamo. Sajak menghadapi kematian di hadapan sang matahari dalam rindu dan miskin, dihibur gelap, hutan, gunung dan samudera. Guantánamo, one of largest and best sheltered bays in the world. Provinsi itu terkenal sebab menghasilkan tebu, kopi, dan coklat… Oleh: Dera Liar Alam Gambar: Base Naval de la Bahía de Guantánamo Sumber gambar: Mapcarta BAHÍA de Guantánamo adalah teluk di tenggara Kuba, pelabuhan besar di selatan pulau. Amerika Serikat menguasai Teluk Guantánamo di bawah perjanjian Kuba Amerika tahun 1903. Pemerintah Kuba sekarang menganggap keberadaan Amerika di teluk Guantanamo ilegal, mereka berpendapat bahwa perjanjian Kuba Amerika melanggar artikel 52 Konvensi Wina tentang Hukum Perj...

Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.

5Dec By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.

05 Desember 2022 Surat Terbuka Disampaikan dengan hormat kepada: Kepala Kepolisian Republik indonesia Kapolda Sulawesi Selatan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan Ketua Kompolnas Kapolres Gowa Ketua PP Polri Gowa SEBAGAIMANA kita ketahui situasi terkini, bahwa, jajaran kepolisian RI bersama pemerintah sementara membenahi institusi ini, dalam hal ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, seperti yang diamanatkan Presiden Jokowi. Maka, terkait hal itu, dan atas nama kecintaan saya pada institusi ini – dan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri boleh terjaga dan tidak mengalami ‘surut langkah’ dalam pembenahan sebab ‘ada kegoncangan praktik, ada polisi nakal’. Lewat surat terbuka ini saya berkehendak untuk meluruskan dan mengingatkan dalam ‘kon...