Wednesday, May 31

Hukum & Kebijakan

Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’
Hukum & Kebijakan

Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’

13 April 2023 Oleh: Redaksi Sumber teks dan foto: Elektoral.id JAKARTA — KETUA Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai dirinya jadi korban kriminalisasi dari YAR, Aspri Wamenkumham. Dia beralasan karena dalam kasus pelaporan dugaan pemerasan dan penerimaan uang, pihaknya hanya melaporkan Wamenkumham EOSH ke KPK. “Saudara YAR yang tidak dilaporkan – telah melaporkan saya. Itu kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis antikorupsi. Kecuali saudara Wamen EOSH melaporkan saya. Karena saya tidak pernah menyebutkan saudara YAR melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Sugeng dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis, 13 April 2023. Sebagaimana diketahui saat ini korban dugaan pemerasan Wamenkumham pengusaha tambang Helmut Hermawan masih mendekam di tahanan P...
The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret
Hukum & Kebijakan

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28 Maret 2023 Klaim Hak | Permainan Mafia Tanah | Tinjau Ulang Putusan M.A. | Sengketa Tombolo Tunggu Implementasi Aturan LOCUS STANDI Oleh: Dera Liar Alam PERATURAN Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa, tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Soal-soal tanah sementara terus didiskusikan, dicarikan jalan penyelesaian: dokumen-dokumen dibuka, dievaluasi. Sebagaimana pernah diberitakan bahwa para pihak mensinyalir ada permainan ‘mafia tanah’ sehingga kepemilikan tanah menjadi kabur. “Jelas di sini ada permainan mafia tanah, dan institusi negara patut diduga terlibat bermain di dalamnya,”kata Amiruddin SH Kr. Tinggi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, saat berbincang di lokasi, jalan Tun Abdul Razak. Padeng Gervasius, SH, menyebut bahwa ada pu...
<strong>Dualisme Regulasi Telurkan Kehampaan Baru</strong>
Hukum & Kebijakan

Dualisme Regulasi Telurkan Kehampaan Baru

24 Maret 2023 Sekilas mengulas perjalanan regulasi, menyusul tampilnya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, diundangkan 02 Februari 2021. Garis besar untuk dicermati: meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional – terciptanya iklim usaha kondusif – penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan – persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa – terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan – meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional – meningkatnya kualitas p...
Belajar itu Berjuang
Budaya, Guratan, Hukum & Kebijakan, News

Belajar itu Berjuang

28 Februari 2023 Uji-coba kebijakan jauh jarak dari bangku sekolah, “Demi melatih kedisiplinan,” katanya begitu. Saya coba menggubah syair, dua dua Februari: salam budaya, kunjungan sistem dalam sistem bertemu orang-orang perwakilan dari sekolah-sekolah, kekuasaan bicara disebut punya perhatian serius. Apa itu? Supaya jadi siswa unggul. O, demikian rupanya. Ini penjelasan sistem pendekatan top-down dan ada yang angkat bicara… Oleh: Daniel Kaligis Gambar: Anak-Anak SMK Negeri 3 Kalabahi dalam kelas – Foto DanilTakpala OBROLAN singkat pagi jelang siang, 01 Maret 2023. “Izin share foto, bung. Salam hormat,” kata saya pada seorang guru. Dia jawab singkat, “Siap bang.” Foto menarik tentang dunia pendidikan dari pelosok timur Indonesia diunggah DanilTakpala, caption sederhana, namu...
<strong>Estorie Teluk Guantanamo</strong>
Hukum & Kebijakan, Internasional

Estorie Teluk Guantanamo

23 Februari 2023 Ingat tembang Guantanamera, lagu itu mengisahkan gadis-gadis Guantánamo. Sajak menghadapi kematian di hadapan sang matahari dalam rindu dan miskin, dihibur gelap, hutan, gunung dan samudera. Guantánamo, one of largest and best sheltered bays in the world. Provinsi itu terkenal sebab menghasilkan tebu, kopi, dan coklat… Oleh: Dera Liar Alam Gambar: Base Naval de la Bahía de Guantánamo Sumber gambar: Mapcarta BAHÍA de Guantánamo adalah teluk di tenggara Kuba, pelabuhan besar di selatan pulau. Amerika Serikat menguasai Teluk Guantánamo di bawah perjanjian Kuba Amerika tahun 1903. Pemerintah Kuba sekarang menganggap keberadaan Amerika di teluk Guantanamo ilegal, mereka berpendapat bahwa perjanjian Kuba Amerika melanggar artikel 52 Konvensi Wina tentang Hukum Perj...
Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.
Hukum & Kebijakan, Opini

Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.

05 Desember 2022 Surat Terbuka Disampaikan dengan hormat kepada: Kepala Kepolisian Republik indonesia Kapolda Sulawesi Selatan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan Ketua Kompolnas Kapolres Gowa Ketua PP Polri Gowa SEBAGAIMANA kita ketahui situasi terkini, bahwa, jajaran kepolisian RI bersama pemerintah sementara membenahi institusi ini, dalam hal ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, seperti yang diamanatkan Presiden Jokowi. Maka, terkait hal itu, dan atas nama kecintaan saya pada institusi ini – dan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri boleh terjaga dan tidak mengalami ‘surut langkah’ dalam pembenahan sebab ‘ada kegoncangan praktik, ada polisi nakal’. Lewat surat terbuka ini saya berkehendak untuk meluruskan dan mengingatkan dalam ‘kon...
Mengawal Sandiwara
Esai, Hukum & Kebijakan

Mengawal Sandiwara

18 Oktober 2022 Hubungan Brigadir J dan Putri Malu ada dalam struktur relasi kuasa dan cukup baik. Sebagaimana ia mematuhi perintah Pecatan Jenderal, begitu pula ia mematuhi perintah istri Pecatan Jenderal. Disuruh apa pun, harus mau… Oleh: Linda Christanty Penulis adalah sastrawan dan pegiat budaya Gambar: Kawal Sandiwara - DLA/ bangun-indonesia Teman-teman tercinta, Selamat pagi. Saya sengaja menulis kepada kalian di pagi hari tentang perkara yang membutuhkan pengawalan ketat kita dan seluruh rakyat Indonesia. PERKARA pembunuhan berencana Brigadir J mulai disidangkan di Jakarta. Para tersangka mulai melakoni sandiwara tahap berikutnya. Ketika seseorang sah ditetapkan sebagai tersangka, dalam hukum negara mana pun ia berhak berbohong sebanyak-banyaknya kepada hakim di ru...
Rakyat Tak Percaya
Hukum & Kebijakan

Rakyat Tak Percaya

15 September 2022 Hak-hak warga – yang mestinya jadi tanggung gugat sistem – tak kunjung dicarikan jalan keadilannya oleh aparatur negara, yakni oleh mereka yang jadi pengemban amanat regulasi, maka rakyat akhirnya memilih ‘tak percaya’. Ini bukan contoh soal. Fakta dan data ada di tataran implementasi. Namun, dalam kekonyolan seperti ini kami masih ‘percaya ada banyak orang baik’ yang menginginkan keadilan dan kebenaran berpihak pada rakyat, dan berpihak kepada mereka yang layak menerimanya. Kekonyolan? Apa itu? Sandiwara hukum, menentang, menendang fakta data, dan putusan keliru yang enggan ditinjau ulang… Oleh: Dera Liar Alam Editor: Philips Marx DI WARKOP JEEP JLC, pagi meninggi, lalu lintas lengang di sekitar Jl. Sudirman, Makassar, hari itu, 14 September 2022, orang-orang...
Science Memangsa Mujizat
Editorial, Hukum & Kebijakan, Opini

Science Memangsa Mujizat

13 Agustus 2022 Digital footprint — rekam data terkait interaksi di berbagai tempat, entah perlintasan yang misalnya memanfaatkan Google Maps, perkunjungan ke laman-laman atau platform atau portal disadari atau tidak – semua itu oleh sebab perkembangan ilmu pengetahuuan boleh jadi menguntungkan – dalam mengenali deretan prestasi seseorang, atau sebaliknya – jejak itu membongkar rancang strategi sesuatu yang dirahasiakan. Jejak digital punya jangkauan mahaluas, tak terbatas ruang, waktu, dimensi, dan ringkas diakses siapa saja, lalu jadi kekal di internet. Apa saja itu: teks, status di laman sendiri, foto, video, konten, komentar, data apa saja, internet banking, persetujuan akses cookies, riwayat pencarian, dll… Oleh: Daniel Kaligis Penulis adalah jurnalis penulis Editor: Philips M...
Kapolri: Tidak Ditemukan Fakta Tembak-Menembak
Hukum & Kebijakan, News

Kapolri: Tidak Ditemukan Fakta Tembak-Menembak

10 Agustus 2022 Oleh: Tim Redaksi Editor: Philips Marx Gambar: Retouching tangkapan layar media terkait kasus tewasnya Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat. BANGUN-INDONESIA.COM — Jakarta | KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia umumkan perkembangan kasus terkait tewasnya Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat, 08 Juli 2022 silam. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selasa, 09 Agustus 2022 mengumumkan bahwa Irjen Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J atau Yoshua Hutabarat. Listyo menyebut tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti yang dinyatakan pada laporan awal kasus tersebut. Baca Artikel Terkait: 🖇 Edukasi Pengetahuan Hukum Dalam konferensi pers ...