Wednesday, June 12

Hukum & Kebijakan

Kesurupan Nonton Propaganda Neraka
Film & Video, Hukum & Kebijakan, Opini

Kesurupan Nonton Propaganda Neraka

27 Mei 2024 Oleh: Daniel Kaligis TO HELL AND BACK adalah biographical motion picture dari Audie Murphy, anak petani miskin Texas Timur Laut yang jadi serdadu dan terlibat perang. Film dengan genre sama terdapat di Call Me Anna diperankan Patty Duke - The Bob Mathias Story diperankan Bob Mathias - Alice's Restaurant diperankan Arlo Guthrie - Private Parts diperankan Howard Stern, etc. Anda juga boleh telisik The Sky is Pink, film biografi berbahasa Hindi India yang disutradarai Shonali Bose, 2019. Saya membandingkannya dengan VS7H, yang dilebel ‘diangkat dari kisah nyata’. Film ditonton jutaan orang. To Hell and Back pernah diputar berhari-hari di tanah Minahasa manakala pergolakan sementara menyala, era 1950-an. Papa HNK, penyintas zaman pergolakan, berkisah tentang para belia ya...
Senja Jakarta
Hukum & Kebijakan, News, Politik, Susastra

Senja Jakarta

08 April 2024 Oleh: Daniel Kaligis SENJA PERGI Tinggalkan berkas-berkas rindu Tatap menajam Isu terbanting Luruh dedaun Di atas kertas tak berwarna Suatu masa pernah mencatatmu:  belantara beton logam kaca plastik, aku pada satu ruang, melantur kaki lepas penat sehari suntuk. Di hadapku jalan sunyi. kompleks ini diportal dari berapa arah. Nun, dari sini, matahari senja menggantung langit jingga bertabur awan jauh di belakang Pakubuwono Signature. Ibukota hendak mengungsi – regulasi telah ditandatangani — pasal satu ayat dua: Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Un...
Arah Juang Melawan Tergusur di Kebun Terakhir
Hukum & Kebijakan, Opini, Susastra

Arah Juang Melawan Tergusur di Kebun Terakhir

22 Desember 2023 Hanya tafsir: panggung rakyat itu luka, dan terus didesak kekuasan dan modal dan seterusnya; Seperti itu gambar dalam renung – panggung jalanan – New York 1909, apokrifa di Petrograd, sebagaimana ditulis Temma Kaplan dalam ‘On the Socialist Origins of International Women's Day’, bahwa beredar di lingkaran internal para kolomnis Prancis, yang mana ada seorang perempuan buruh pabrik tekstil melakukan demonstrasi pada 08 Maret 1857 di New York. Bukan, bukan itu. Oleh: Dera Liar Alam Editor: Parangsula Gambar: para pemantik di panggung BUKAN apokrifa yang itu. Sejarah perempuan adalah perjalanan maha panjang, dan malam ini, 21 Desember 2023, dia ada di pentas ‘Arah Juang’ di Jl. Manguni Raya – Tikala, Malendeng, di lantai empat Gedung Teater IAIN Manado. Dia Oma ...
Mengonstruksi Regulasi Bertanggunggugat
Hukum & Kebijakan

Mengonstruksi Regulasi Bertanggunggugat

13 Oktober 2023 Harap, regulasi memberi arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas… Oleh: Daniel Kaligis GERTAK regulasi membatasi. Kebijakan julurkan dua lengan - petunjuk - dua arah berlawanan: satunya mempersilahkan, satu lainnya mengingatkan. Harap pada sistem yang membingkai tubuh negeri dalam geliat sebuah cita-cita negeri sejahtera, rakyat dan semua pemangku kepentingan di dalamnya. Namun, menggema di ruang-ruang tanya adalah palang melintang menghambat gerak pembangunan. Sementara untuk menelorkan sebuah kebijakan ada value yang harus dibayar di sana. Ramai suara menderas, interupsi sebab kebijakan pembangunan yang selama ini didengungkan hanya meng...
Pemetaan Partisipatif dan Eksistensi Masyarakat Adat
Budaya, Hukum & Kebijakan, News

Pemetaan Partisipatif dan Eksistensi Masyarakat Adat

02 Oktober 2023 Oleh: Reinhard Loris Penulis tinggal di Mitra, Sulawesi Utara Sumber: Kelung.id Editor: Parangsula PENGABAIAN eksistensi masyarakat adat jadi soal serius di Indonesia. Sederet perkara mendera pemilik hak tanah di berbagai pelosok. Karena itu, upaya untuk mendapatkan pengakuan masih harus terus diperjuangkan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggariskan bahwa upaya itu penting mendapat perhatian kita semua. Terkait isu, AMAN-Sulawesi Utara menggelar Training of Trainer (ToT) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA). Acara ToT itu berlangsung 12 hingga 17 September 2023, di Balai Pertemuan Umum Minanga Timur - Pusomaen, Minahasa Tenggara. Yoga Kipli, Direktur Pelayanan Komunitas AMAN, dalam kesempatan pembukaan acara mengatakan bahwa pemetaan partisipat...
Hak dan Gugat Hak
Editorial, Hukum & Kebijakan, News

Hak dan Gugat Hak

24 September 2023 Berikut ini sekilas kita menilik hak atas informasi publik. Regulasi – aturan bagi negara – dalam hal ini sistem, pemberi informasi, pengguna informasi, yakni semua rakyat di wilayah Indonesia. Oleh: Daniel Kaligis Penulis adalah Jurnalis Penulis Gambar: Info Publik RAKYAT, dalam hal ini – semua penduduk Indonesia, berhak atas informasi bertanggung-gugat, tepat, dan bermanfaat. Untuk dipahami dan terus digaungkan bahwa penyelengaraan negara berperan untuk wujudkan transparansi: fasilitasi hak publik untuk berperoleh informasi sesuai amanat regulasi. Kesempatan ini, redaksi mengutip ‘Hak atas Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi’ yang disadur dari situs Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Di situ disebut bahwa, hak atas informasi menjadi sanga...
Oknum Anggota Polri di Makassar diduga Lakukan Pidana Penyerobotan Tanah
Hukum & Kebijakan, News

Oknum Anggota Polri di Makassar diduga Lakukan Pidana Penyerobotan Tanah

15 September 2023 Editor: Parangsula LAPOR di Reskrim dan Propam Polda Sulawesi Selatan. Berikut terlampir surat laporan yang dimaksud: Seorang oknum anggota Polri di Makassar bernama Muhammad Arafat, diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah di Jl. Aroepala kelurahan Kassi-Kassi kecamatan Rappocini kota Makassar. Peristiwa terjadi sekitar Mei 2023, Muhammad Arafat secara tiba-tiba melakukan penimbunan dan pemasangan papan bicara di atas obyek hak milik warga bernama Andi Akbar, sehingga korban merasa keberatan serta dirugikan oleh tindakan Muhammad Arafat tersebut. Permasalahan ini telah dicoba beberapa kali dilakukan upaya untuk mediasi, yakni membicarakan perkara ini secara kekeluargaan dengan pihak Muhammad Arafat, namun tidak kunjung ada jalan keluar maka And...
Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’
Hukum & Kebijakan

Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’

13 April 2023 Oleh: Redaksi Sumber teks dan foto: Elektoral.id JAKARTA — KETUA Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai dirinya jadi korban kriminalisasi dari YAR, Aspri Wamenkumham. Dia beralasan karena dalam kasus pelaporan dugaan pemerasan dan penerimaan uang, pihaknya hanya melaporkan Wamenkumham EOSH ke KPK. “Saudara YAR yang tidak dilaporkan – telah melaporkan saya. Itu kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis antikorupsi. Kecuali saudara Wamen EOSH melaporkan saya. Karena saya tidak pernah menyebutkan saudara YAR melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Sugeng dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis, 13 April 2023. Sebagaimana diketahui saat ini korban dugaan pemerasan Wamenkumham pengusaha tambang Helmut Hermawan masih mendekam di tahanan P...
The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret
Hukum & Kebijakan

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28 Maret 2023 Klaim Hak | Permainan Mafia Tanah | Tinjau Ulang Putusan M.A. | Sengketa Tombolo Tunggu Implementasi Aturan LOCUS STANDI Oleh: Dera Liar Alam PERATURAN Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa, tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Soal-soal tanah sementara terus didiskusikan, dicarikan jalan penyelesaian: dokumen-dokumen dibuka, dievaluasi. Sebagaimana pernah diberitakan bahwa para pihak mensinyalir ada permainan ‘mafia tanah’ sehingga kepemilikan tanah menjadi kabur. “Jelas di sini ada permainan mafia tanah, dan institusi negara patut diduga terlibat bermain di dalamnya,”kata Amiruddin SH Kr. Tinggi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, saat berbincang di lokasi, jalan Tun Abdul Razak. Padeng Gervasius, SH, menyebut bahwa ada pu...
<strong>Dualisme Regulasi Telurkan Kehampaan Baru</strong>
Hukum & Kebijakan

Dualisme Regulasi Telurkan Kehampaan Baru

24 Maret 2023 Sekilas mengulas perjalanan regulasi, menyusul tampilnya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, diundangkan 02 Februari 2021. Garis besar untuk dicermati: meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional – terciptanya iklim usaha kondusif – penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan – persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa – terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan – meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional – meningkatnya kualitas p...