Saturday, April 20

Hukum & Kebijakan

<strong>Estorie Teluk Guantanamo</strong>
Hukum & Kebijakan, Internasional

Estorie Teluk Guantanamo

23 Februari 2023 Ingat tembang Guantanamera, lagu itu mengisahkan gadis-gadis Guantánamo. Sajak menghadapi kematian di hadapan sang matahari dalam rindu dan miskin, dihibur gelap, hutan, gunung dan samudera. Guantánamo, one of largest and best sheltered bays in the world. Provinsi itu terkenal sebab menghasilkan tebu, kopi, dan coklat… Oleh: Dera Liar Alam Gambar: Base Naval de la Bahía de Guantánamo Sumber gambar: Mapcarta BAHÍA de Guantánamo adalah teluk di tenggara Kuba, pelabuhan besar di selatan pulau. Amerika Serikat menguasai Teluk Guantánamo di bawah perjanjian Kuba Amerika tahun 1903. Pemerintah Kuba sekarang menganggap keberadaan Amerika di teluk Guantanamo ilegal, mereka berpendapat bahwa perjanjian Kuba Amerika melanggar artikel 52 Konvensi Wina tentang Hukum Perj...
Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.
Hukum & Kebijakan, Opini

Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.

05 Desember 2022 Surat Terbuka Disampaikan dengan hormat kepada: Kepala Kepolisian Republik indonesia Kapolda Sulawesi Selatan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan Ketua Kompolnas Kapolres Gowa Ketua PP Polri Gowa SEBAGAIMANA kita ketahui situasi terkini, bahwa, jajaran kepolisian RI bersama pemerintah sementara membenahi institusi ini, dalam hal ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, seperti yang diamanatkan Presiden Jokowi. Maka, terkait hal itu, dan atas nama kecintaan saya pada institusi ini – dan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri boleh terjaga dan tidak mengalami ‘surut langkah’ dalam pembenahan sebab ‘ada kegoncangan praktik, ada polisi nakal’. Lewat surat terbuka ini saya berkehendak untuk meluruskan dan mengingatkan dalam ‘kon...
Mengawal Sandiwara
Esai, Hukum & Kebijakan

Mengawal Sandiwara

18 Oktober 2022 Hubungan Brigadir J dan Putri Malu ada dalam struktur relasi kuasa dan cukup baik. Sebagaimana ia mematuhi perintah Pecatan Jenderal, begitu pula ia mematuhi perintah istri Pecatan Jenderal. Disuruh apa pun, harus mau… Oleh: Linda Christanty Penulis adalah sastrawan dan pegiat budaya Gambar: Kawal Sandiwara - DLA/ bangun-indonesia Teman-teman tercinta, Selamat pagi. Saya sengaja menulis kepada kalian di pagi hari tentang perkara yang membutuhkan pengawalan ketat kita dan seluruh rakyat Indonesia. PERKARA pembunuhan berencana Brigadir J mulai disidangkan di Jakarta. Para tersangka mulai melakoni sandiwara tahap berikutnya. Ketika seseorang sah ditetapkan sebagai tersangka, dalam hukum negara mana pun ia berhak berbohong sebanyak-banyaknya kepada hakim di ru...
Rakyat Tak Percaya
Hukum & Kebijakan

Rakyat Tak Percaya

15 September 2022 Hak-hak warga – yang mestinya jadi tanggung gugat sistem – tak kunjung dicarikan jalan keadilannya oleh aparatur negara, yakni oleh mereka yang jadi pengemban amanat regulasi, maka rakyat akhirnya memilih ‘tak percaya’. Ini bukan contoh soal. Fakta dan data ada di tataran implementasi. Namun, dalam kekonyolan seperti ini kami masih ‘percaya ada banyak orang baik’ yang menginginkan keadilan dan kebenaran berpihak pada rakyat, dan berpihak kepada mereka yang layak menerimanya. Kekonyolan? Apa itu? Sandiwara hukum, menentang, menendang fakta data, dan putusan keliru yang enggan ditinjau ulang… Oleh: Dera Liar Alam Editor: Philips Marx DI WARKOP JEEP JLC, pagi meninggi, lalu lintas lengang di sekitar Jl. Sudirman, Makassar, hari itu, 14 September 2022, orang-orang...
Science Memangsa Mujizat
Editorial, Hukum & Kebijakan, Opini

Science Memangsa Mujizat

13 Agustus 2022 Digital footprint — rekam data terkait interaksi di berbagai tempat, entah perlintasan yang misalnya memanfaatkan Google Maps, perkunjungan ke laman-laman atau platform atau portal disadari atau tidak – semua itu oleh sebab perkembangan ilmu pengetahuuan boleh jadi menguntungkan – dalam mengenali deretan prestasi seseorang, atau sebaliknya – jejak itu membongkar rancang strategi sesuatu yang dirahasiakan. Jejak digital punya jangkauan mahaluas, tak terbatas ruang, waktu, dimensi, dan ringkas diakses siapa saja, lalu jadi kekal di internet. Apa saja itu: teks, status di laman sendiri, foto, video, konten, komentar, data apa saja, internet banking, persetujuan akses cookies, riwayat pencarian, dll… Oleh: Daniel Kaligis Penulis adalah jurnalis penulis Editor: Philips M...
Kapolri: Tidak Ditemukan Fakta Tembak-Menembak
Hukum & Kebijakan, News

Kapolri: Tidak Ditemukan Fakta Tembak-Menembak

10 Agustus 2022 Oleh: Tim Redaksi Editor: Philips Marx Gambar: Retouching tangkapan layar media terkait kasus tewasnya Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat. BANGUN-INDONESIA.COM — Jakarta | KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia umumkan perkembangan kasus terkait tewasnya Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat, 08 Juli 2022 silam. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selasa, 09 Agustus 2022 mengumumkan bahwa Irjen Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J atau Yoshua Hutabarat. Listyo menyebut tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti yang dinyatakan pada laporan awal kasus tersebut. Baca Artikel Terkait: 🖇 Edukasi Pengetahuan Hukum Dalam konferensi pers ...
Edukasi Pengetahuan Hukum
Hukum & Kebijakan, Opini

Edukasi Pengetahuan Hukum

04 Agustus 2022 Ada palang ada hambatan legal dalam penyampaian pendapat di bumi demokrasi mungkin tertahan. Tembak regulasi ITE, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan adil sesuai pertimbangan keamanan dan ketertiban umum, lalu tanya: nama siapa cemar? Transaksi peluru sudah menyasar sejumlah titik, jadi bercak, jadi kenangan, jadi beban, jadi bekas. Konten-konten ramai meletus di adab maya tarik ulur perkara… Oleh: Mordekhai Rohan Massie Penulis adalah Aktivis Ketum Ormas Perhimpunan Masyarakat Peduli Sulawesi Utara Editor: Daniel Kaligis KEPADA BAPAK PRESIDEN INDONESIA, dorong kesadaran hukum di masyarakat, bangsa, dan negara: evaluasi soal – kasus tembak-menembak antar anggota polisi di kediaman Kepala Divisi Pro...
Calo Sertifikat di Lanrisang
Hukum & Kebijakan, Opini

Calo Sertifikat di Lanrisang

29 Juli 2022 Genderang perang ‘berantas mafia tanah’ sudah dikumandangkan. Ternyata, masih ada oknum pejabat bermain-main, jadi calo sertifikat. Interupsi ini mewakili suara mereka yang jadi ‘obyek hukum’ para mafia. Selasatu yang disorot di sini adalah tentang hak-hak yang seyogyanya diakomodir negara, dalam hal ini difasilitasi pemangku kebijakan di semua wilayah Indonesia untuk menempatkan hak-hak kepemilikan itu berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya. Bahwa, keadilan bukan semata-mata tentang kalah-menang suatu perkara. Oleh: Lunandar, SH Penulis adalah praktisi hukum Tinggal di Makassar Editor: Daniel Kaligis AMASSANGENG tahun 1980: Kampung itu berjarak sekitar seratus delapan puluh kilometer dari ibu kota Sulawesi Selatan. Desa Amassangeng bertetangga, Lanrisang, Samaul...
Pembela Berani Bernurani
Esai, Guratan, Hukum & Kebijakan

Pembela Berani Bernurani

26 Juni 2022 Selalu, maju terus, berdiri teguh jangan goyah…!! Oleh: Emmy Sahertian Penulis berkegiatan di Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika PROFESIONALITAS seorang pembela keadilan adalah bagaimana hati nuraninya menjadi dasar pembelaan dan membuatnya bijak dalam melakukan keputusan etis, cerdas dalam mengelola perilaku. Hati nurani itu merupakan bingkai atau frame yang akan membentuk ilmu pembelaan, yang dipelajari secara kognitif agar menjadi alat pengungkap kebenaran untuk keadilan: mestinya hal itu terpeta dan tersimpan dengan baik dalam memori, melahirkan keputusan etis perilaku pembelaan yang berani dan  mumpuni. Baca artikel terkait: Pantar, Siapa Gentar Karena perilaku merupakan  perintah evaluatif dari memori. Frame hati nurani ini tidak bisa direkayasa ka...
‘Sikat’ Mafia Tanah
Hukum & Kebijakan, Opini

‘Sikat’ Mafia Tanah

04 Juni 2022 Rakyat bergerak, kami adalah bagian di dalamnya – menghendaki follow-up kabar pemberantasan mafia tanah itu bukan hanya wacana. Jangan-jangan wacana itu adalah senapan dengan ‘peluru kosong’. Tahun silam, sudah ada ‘Rapat Dengar Pendapat’ dengan wakil rakyat di DPRD Gowa, berikutnya ‘Gelar Perkara Khusus’ di Polda Sulsel. Apa progressnya? Masih menunggu niat baik aparat. Seperti itu… Oleh: Padeng Gervasius, SH Editor: Parangsula Gambar: Demo Darurat Agraria 2018 di Sulawesi Selatan – Foto: Indarto/ Mongabay Indonesia. HAMPIR setiap saat ada pemberitaan tentang giat pemberantasan mafia tanah, gaung perkaranya ada di mana-mana, hasilnya ‘hampir pasti’ tanpa penyelesaian. Padahal, Kepala Negara bilang, sebagaimana pemberitaan sejumlah media massa, bahwa, “Jokowi bak...