Hukum & Kebijakan Archives | Page 6 of 6

28Mar By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini, Politik, Review

Catatan Hukum Tentang Lockdown

28 Maret 2020 Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat… Oleh: Bivitri Susanti Penulis adalah Researcher Di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia SEJAK kemarin, media memberitakan, pemerintah akan segera membuat Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, supaya bisa ada koordinasi yang baik kalau harus lockdown. Mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan: Lah, kenapa perlu peraturan sih? Langsung saja ada instruksi untuk lockdown. Maka, catatan ini saya buat. Jadi begini, lockdown itu tidak bisa hanya berupa instruksi supaya orang diam di rumah saja. Karena banyak ...

3Oct By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Perppu itu Inkonstitusional? Salah!

03 Oktober 2019 Oleh: Bivitri Susanti Penulis adalah Researcher Di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia DASAR HUKUM Perppu ada di Pasal 22 UUD 1945, dan sebenarnya sudah sering dipergunakan. Pasal 22 UUD: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran atas Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, disebutkan adanya tiga alasan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga t...

Matinya Pengacara Muslim, Hancurnya Mimpi Myanmar

14Dec By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Internasional, Politik

Matinya Pengacara Muslim, Hancurnya Mimpi Myanmar

14 Desember 2018 Oleh: Tom Lasseter Ko Ni, pengacara Muslim, penasihat Aung San Suu Kyi, saat dia dibunuh komplotan yang melibatkan mantan perwira militer. Kisah kematiannya, termasuk rincian eksklusif tentang salah satu anggota komplotan yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut, membuktikan bagaimana harapan untuk ‘Myanmar baru’ telah meredup. MANAKALA KO NI melangkah keluar dari Bandara Internasional Yangon pada Januari sore yang hangat di tahun 2017, penasihat hukum untuk partai yang berkuasa di Myanmar itu memiliki alasan untuk tersenyum. Cucu lelakinya, berusia dua tahun dengan pipi tembem, sedang menunggunya. Ko Ni, 63 tahun, lalu mengangkat bocah itu dan memeluknya erat. Di trotoar di luar bandara, wajah mereka begitu dekat, memandangi koper dan hiruk pikuk taksi. Ko N...

1Feb By RedaksiNo Comments

Budaya, Hukum & Kebijakan

PLT Kepala Desa atau PLT Hukum Tua

01 Februari 2017 Aturan tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Editor: Dera Liar Alam Foto: Youdy Mamahani Sanggar Seni Tou Rinembok Sumber Kutipan: Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara Referensi dan Acuan: UU No. 6/2014. PP No. 43/2014. PP No. 47/2015. Permendagri 82/2015, 66/2017, 112/2014, dan 65/2017. PELAKSANA Tugas (PLT) Kepala Desa itu tidak harus dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan, sebab tergantung kasus yang menyebabkan di-PLT-kannya sang Kepala Desa, atau Kepala Kampung, atau Hukum Tua, atau istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan nama pemimpin di tingkat desa atau kampung di wilayah Indonesia. Misalnya: 1. Apabila kasusnya Kepala Desa meninggal dunia, maka PLT-nya otomatis oleh Sekretaris Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepal...