Opini Archives | Page 9 of 11

Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal

5Jun By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal

05 Juni 2021 Oleh: Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sumber: law.ui.ac.id Perkembangan hukum selalu ketinggalan dengan kecepatan perubahan masyarakat, apalagi di era digital. Menerbitkan hukum baru yang merespons kebutuhan masyarakat bukan perkara mudah. Tak banyak hakim berani melakukan terobosan hukum, bahkan untuk isu kemanusiaan dan pemerintahan bersih sekalipun. SECARA hampir bersamaan, masyarakat sipil dikecewakan oleh dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang padahal sudah kehilangan legitimasi sosialnya sejak perumusannya. Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait jami...

1Jun By RedaksiNo Comments

Editorial, Guratan, Opini

Pancasila bagi Ibu Menyusu Ideologi

01 Juni 2021 Enjoy Dairy. (FAO 2021) Hari Susu Nusantara 2014 merupakan momentum yang baik untuk menindaklanjuti rencana aksi blue print persusuan Indonesia 2013 - 2025. (Dr. Ir. Suswono, Menteri Pertanian 2014) Oleh: Daniel Kaligis Penulis adalah jurnalis penulis MAKASAR – BANGUNINDONESIA.COM – JALAN Penghibur, menghibur tabuh tambur sudah diganti toa pemanggil, memekak, kadang memaksa: minum susu supaya kuat, menyusu dan terhibur dari segala kebimbangan. Di situ, di Jl. Penghibur, saya mengambil foto. Seorang anak menggenggam kemasan gelas plastik yang dia punggut dari halaman parkir pelataran ‘Bugis – Makassar’ di mana acara puncak ‘Hari Susu Nusantara 2014’ berlangsung. Hari susu, mengikut mau FAO menetapkan ‘World Milk Day’, sejak 2001. Foto 2014, undangan media, bendera ...

1Jun By RedaksiNo Comments

Opini, Politik

Renungan Kritis di Hari Lahir Pancasila

01 Juni 2021 Oleh: Benni E. Matindas TAHUN 1951, dalam pidatonya Presiden Sukarno menyindir kelompok-kelompok politik yang tak menjalankan Pancasila secara utuh, hanya menitikberatkan pada sila tertentu saja. Buya Hamka, dengan dorongan tokoh parpol Masyumi, Mohammad Natsir, langsung terbitkan buku untuk membalas. Hamka bukannya menyangkal, malah sebaliknya menegaskan bahwa menitikberatkan pada Sila Ketuhanan itu adalah keharusan, mutlak, kebenaran tertinggi. Takdir Mentahkan Pancasila! Apa jawab Bung Hatta, Buya Hamka, Pdt Rosin, Prof Mukti Ali? Di saat sama, Pdt. Dr. H. Rosin juga terbitkan buku tentang pengertian Pancasila yang seharusnya. Bung Hatta memperoleh inspirasi dari Buya Hamka dan Rosin, tapi Hatta tenggelam oleh prahara politik yang meletuskan perang saudara P...

Penyidik ‘Kaku’ dalam Hukum Berantas Mafia Tanah

28May By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Penyidik ‘Kaku’ dalam Hukum Berantas Mafia Tanah

27 Mei 2021 Ilmu hukum tak bisa lagi dikungkung dalam romantisme akademik masa lalu dan dikukuhkan dalam rezim administratif-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah. Pendidikan hukum tak bisa lagi dilakukan 'business as usual', sebagai tempat mencari uang saja, tetapi harus menjadi 'center of excellence', sumber produksi pengetahuan tentang segala persoalan hukum. — Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel ‘Potret Buram Hukum’. Oleh: AKBP Purnawirawan Kamaluddin, M.Si Editor: Parangsula SEBAGAI mantan penyidik kepolisian, saya malu melihat perilaku dan kelakuan para penyidik dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke ‘meja penyidikan’ saat ini. Ujaran ini paling tidak untuk menggambarkan apa yang say...

Kasus Mafia Tanah – Target 2021: 89 atau ‘86’

21May By RedaksiNo Comments

Editorial, Hukum & Kebijakan, Opini

Kasus Mafia Tanah – Target 2021: 89 atau ‘86’

21 Mei 2021 Oleh: Stevie Sumendap Editor: Parangsula PERINTAH Joko Widodo, Presiden Indonesia: berantas mafia tanah. Gayung bersambut, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Kapolri, nyatakan dukungan penuh pada upaya pemerintah untuk memberantas mafia tanah. Berantas terus didengungkan aparat negara dan para tokoh, 'lawan mafia tanah', katanya. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, angkat suara Februari silam, “Kita tidak bisa terus membiarkan kasus mafia tanah terus terjadi. Mafia tanah harus diberantas untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat — berantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, penyandang dana, hingga aparat pemerintah bila terbukti terlibat.” Seperti itu ditulis Imam Budilaksono di antaranews.com, 17 Februari 2021...

Tragedi Mei 98 ‘bukan’ Konflik Horizontal

18May By RedaksiNo Comments

Estorie, Opini

Tragedi Mei 98 ‘bukan’ Konflik Horizontal

16 Mai 2018 Sumber: StreetDocs TRAGEDI Mei 98 dikisahkan sebagai 'konflik horizontal', di mana seolah-olah 'pribumi' yang marah karena tertembaknya mahasiswa Trisakti terhadap 'orang China', karena jurang sosial ekonomi. Penjelasan ini sangat nyaman bagi para elit, karena dengan demikian mereka seolah-olah bebas dari tanggung-jawab. Tapi benarkah narasi ini? Para saksi dan peneliti menemukan hal yang berbeda. Walau mudah untuk mengira bahwa ribuan rakyat berkumpul di sepanjang jalan karena seolah-olah sedang marah, saksi mata di video ini mengungkap bahwa para perusuh yang 'marah' itu sebenarnya hanya sedikit, dan kebanyakan masa rakyat yang berkumpul sebenarnya hanya masyarakat yang bingung, tak tahu apa yang terjadi. Saksi lain juga melihat bahwa para perusuh bukanlah bagian dari warg...

Arsitektur Post Modern — Olah Pikir dan Rasa

13May By RedaksiNo Comments

Gaya Hidup, Opini

Arsitektur Post Modern — Olah Pikir dan Rasa

Medio 2009 Oleh: Sam Fauroni Kepekaan akan tercermin dalam wujud dan bangunan yang dirancang yang akan berimpilkasi pada kontruksi sosial. Sayangnya, realitas yang tengah berlangsung di sekeliling kita justru mencerminkan yang sebaliknya. Arsitektur bangunan yang ada justru menebarkan atmosfir yang menyebabkan orang merasa terasing. ARSITEKTUR Post Modern, isu ini di tanah air sampai sekarang masih sebatas wacana. Tulisan ini-pun tidak lebih dari sekedar mengulang kembali secara singkat sebagian dari perbincangan tersebut yang barangkali punya kaitan dengan topik yang diangkat dalam edisi ini. Post Modern pada awalnya merupakan sebuah gaya atau style pemikiran yang kemudian menjelma menjadi filsafat, gerakan senirupa, lingkungan serta bidang arsitektur. Dalam bidang ars...

13May By RedaksiNo Comments

Budaya, Guratan, Opini, Susastra

Laut, Cinta, dan Sisa-Sisa

13 Mei 2018 Bertahun merantau, lalu kembali. Laut, pantai, hutan, jurang, masih sama. Hanya plastik terus menyeruak. Tangan dua hanya mampu mengangkat satu-satu. Ada banyak tertiup hembus musim, terbakar, terbiar... Oleh: Daniel KaligisPenulis adalah jurnalis penulis A NAUTICAL mile, sampah kita ada di sana, melayang, tenggelam, didebar-debur gelombang menghambur ke selat ke pantai ke relung jiwa. Betapa, ternyata cinta kita bertabur sisa-sisa. Suatu ketika di bening sore, di seputar batu-batu Megamas, kami menulis, menggambar, mengambil gambar, membuat foto kenangan: saya, Dedew, Finda, Jamal, Arthur, Ireine. Lalu, kami tulis sajak estafet, masing-masing sebaris. Ada tersisa dalam benak, yang saya ingat ‘cawan’. Entah Jamal mememorize atau mendokumentasikan ‘pesta harap’ berbagi slo...

12May By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini, Politik

Fondasi Fundamental Dunia Konstruksi

Medio 2009 — 2021 Oleh: Sam Fauroni Potret Tumpang Tindih Kebijakan PARA pemangku otoritas di daerah, nampaknya perlu lebih peka terhadap kondisi ekonomi yang terjadi sebagai imbas dari krisis ekonomi dunia. Jangan sampai berbagai strategi yang telah dipersiapkan pemerintah pusat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional tidak berjalan hanya karena ketidakpekaan para pemangku otoritas di daerah. Himbauan tersebut perlu dikemukakan mengingat banyak peraturan daerah (perda) yang dibuat terkesan mengabaikan implikasinya pada aktivitas ekonomi. Kepentingan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) sering dilakukan dengan menambah jenis aktivitas yang dijadikan obyek pungutan pajak atau retribusi. Penyusunan perda-perda yang mengatur tentang pajak dan retr...

12May By RedaksiNo Comments

Editorial, Esai, Hukum & Kebijakan, Opini

Perangkat Hukum Uji Coba

12 Mei 2021 Hukum sebagai perangkat pembangunan menyiapkan kerja dan sarana kerja. Bukan mengumbar mimpi surga seberang langit. Bukan khayal seribu bidadari menari, tapi kerja. Oleh: Parangsula PEMBANGUNAN di negeri kita hadir dengan perangkat hukum, sayangnya pembangunan belumlah mendapat format pas memberdayakan rakyat. Pembangunan masih dengan wacana perangkat hukum uji coba yang sering meminggirkan hak rakyat. Pembangunan dalam bingkai negara hukum terus saja ‘mencobai’ rakyat dengan todongan berbagai ketakutan. Foucault, seorang pemikir, melihat bahwa setiap wacana hukum tidak dapat dilepaskan dari beroperasinya kekuasaan tertentu, pengetahuan, dan relasi sosial, yang menghasilkan apa yang disebut kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, kebenaran tidak lagi merupakan produ...