Menggugat Politik Sentralitas Jakarta

28 Juni 2024

Artikel ini dipublikasikan di media social ditulis dengan judul ‘Pengetahuan Kepasifikan Minahasa: Menggugat Politik Sentralitas Jakarta’.

Oleh: Tio Kaat
Penulis berasal dari wanua Langowan

Editor: DAX

MENGAPA perdebatan dinamika politik Indonesia selalu berbasis pada Jakarta? Mekanisme politik sentralitas Jakarta adalah diskursus politik kebenaran yang menolak narasi politis di luar Jakarta. Bagi Slavoj Zizek, politik kebenaran atau political correctness adalah bentuk lain dari kekuasaan sentralitas yang bersifat totalitarianisme. Selama bertahun-tahun politik sentralitas telah menjadikan Jakarta sebagai barometer nasional.

Barometer Jakarta sebagai jantung perdebatan peradaban Indonesia adalah narasi mayoritarianisme. Menurut Izak Lattu, mayoritas adalah fakta dan mayoritarianisme adalah kejahatan. Perdebatan Jakarta sebagai barometer nasional ditandai dengan kehadiran produksi pengetahuan melalui diskusi politik (mercusuar). Jakarta memang Ibu Kota, namun dimodifikasi oleh para penguasa sebagai rahim tunggal yang mengontrol gerak sosio-politik-ekonomi.

Gerak sosio-politik peradaban Indonesia melalui jantung Ibu Kota Jakarta telah menjadi diskusi berdarah. Minahasa pernah menggugat Jakarta melalui gerakan perlawanan kesetaraan, keadilan dan pembagian ekonomi merata. Permesta (1957-1961) adalah instrumen militeristik-intelektual Minahasa yang melawan sifat otoritarianisme Jakarta. Kekuasaan DNA-Jawasentrisme adalah memori kolektif kolegal (dinasti) yang langgeng! Memori imperialisasi politik penyatuan Nusantara melalui program politis dari Gadja Madah telah menjadi fantasi ideologis bagi penguasa-penguasa kontemporer DNA-Jawa.

Buku yang diterbitkan pada Juni 1937 dialih bahasakan oleh Prof. Poeradisastra dan diterbitkan kembali dengan judul; Indonesia di Pasifik; Analisa Masalah-Masalah Pokok Asia Pasifik(1982) merupakan karya dari Gerungan Saul Samuel Jacob RatuLangie (1890-1949). Poin utama dalam buku tersebut, menganalisis secara futuristik Indonesia di tengah Asia-Pasifik. Di dalamnya berdiskusi tentang geo-strategis, geo-politik, geo-ekonomi dan tentang hasrat Jepang yang tak tertahankan untuk menjajah Indonesia.

Lanjutan analisis mengenai Indonesia di tengah Asia Pasifik kemudian dilanjutkan oleh eks Gubernur, Alm. Sinyo Harry Sarundajang (2011) dalam disertasinya; Geostrategi Sulawesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik, menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang dituliskan Sam Ratulangi mengenai akan datang saatnya era kebangkitan Pasifik, yang ditandai munculnya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik sebagai kekuatan ekonomi-politik global sudah tampak.

Sumbangan ide di dalam narasi pengetahuan kepasifikan Sulawesi Utara adalah diskursus keminahasaan yang memegang nilai egaliter secara holistik. Minahasa sebelum kolonial memegang nilai demokrasi kultural atau maesa sebagai sistem federal kewalakan (Walak/Pakasa’an) yang dipimpin oleh para Tona’as/Ukung. Kolonial Belanda membahasakan sistem demokrasi khas Minahasa dengan sebutan musyawarah para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau dewan wali Pakasa’an (Raad der Doopshoofden). Dewan ini merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19.

Memori dalam sistem demokrasi kultural Minahasa telah mendarah-daging pada tubuh struktur sosial Minahasa sehingga melahirkan para pemikir-pemikir kesetaraan pada konteks bernegara. Selain itu, pengetahuan kepasifikan Minahasa adalah metode yang menggugat politik sentralitas Jakarta sebagai barometer nasional. Minahasa menggugat Jakarta adalah wacana historis-kultural yang menolak politik penyeragaman identitas pada era Soekarno-Soeharto.

Penyelundupan ideologi imperialisme secara regenerasi ditransmisikan melalui strategi politik kekeluargaan dengan corak ninggrat. Padahal, negara Republik menolak dan menghancurkan ide dinasti. Romawi pada era kemasannya pernah dihancurkan oleh fantasi monarki. Fenomena politik ninggrat kemudian menciptakan kultur effect; beberapa tokoh yang tidak pakar turut terjun ke dalam perpolitikan. Politik effect adalah fantasi, fanatisme, nepotisme yang melahirkan masyarakat pseudo-modernisme. Jadi, poltik kebenaran dapat menghancurkan demokrasi secara sistematis, terstruktur dan masif.

Bentuk ideal dari negara berkeadilan jika ditelusuri secara geo-strategis adalah federal-kepulauan sehingga bisa meminimalisir narasi sentralitas politik yang dapat memicu terjadinya ketidakadilan sosial dan kekerasan minor ke mayor ataupun sebaliknya. Minahasa telah menerapkan mekanisme di dalam sistem kultural-federal. Namun, terlupakan oleh narasi politik sentralitas Jakarta. Memori demokrasi federal khas kultural Minahasa terlupakan karena dikontrol oleh produksi politik sentralitas Jakarta. Padahal, kontrol pengetahuan yang berbasis pada narasi sentralitas adalah epistemik injustice.

Membayangkan dengan fantasi futuristik Sulawesi Utara khususnya ide Minahasa dan kepasifikan dapat melahirkan narasi kesetaraan. Dalam perkembangannya, orang-orang Minahasa melahirkan gugatan-gugatan yang bersifat politik diantaranya bangunan melalui program Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) atau GMIM Mission Center telah membuka ruang bagi relasi kepasifikan.

Penjelasan sebelumnya bukan berarti menjadikan Minahasa sebagai superioritas walaupun kadang-kadang dia merasa super. Politik Minahasa kontemporer telah terpapar kultur ninggrat bahlan dilanggengkan melalui mekanisme politis. Fenomena historis, politik kekeluargaan dipraktikkan kembali semenjak kekuasaan Soeharto. Minahasa kemudian memiliki marga-marga kerajaan kecil. (*)

Salatiga, 27 Juni 2024