Friday, April 26

Tag: Jokowi

<strong>Mimpi Naomi</strong>
Film & Video, Gaya Hidup

Mimpi Naomi

05 Maret 2023 Siapa berjalan di depan? Perempuan! Beri dia jalan, biar dia berlari menembus mimpinya... Oleh: Daniel Kaligis Foto: Berjualan di trotoar Jl. M.H. Thamrin BERTEMU Naomi di depan gedung Sarinah, Jl. M.H. Thamrin, Gondangdia, Menteng – Jakarta Pusat. Minggu pagi, 2018, Asian Games sementara berlangsung di dua kota: Jakarta dan Palembang. Orang-orang lalu-lalang, pejalan kaki hilir-mudik, tukang jual ada di trotoar. “Semakin maju Indonesia, aku pendukung pak Jokowi. Aku bangga pak Jokowi, ekonomi kita benar-benar sebentar lagi akan bagus, semua jalan-jalan dibuka, jangankan di Jakarta, sampe ke Papua udah dibuka,” kata Naomi. Jualan kaos ketika ‘Car Free Day’, itu Naomi. Saya membeli satu, Lucky Brand. “Kaos ini dijual di luar negeri, ada di Los Angeles California...
Ritual Merdeka, 2022
Advertorial, Internasional

Ritual Merdeka, 2022

17 Agustus 2022 Praksiskan merdeka bagi kemanusiaan semesta dan perdamaian dunia... Oleh: Redaksi BANGUN-INDONESIA.COM Foto-foto: Tangkapan layar di YouYube Sekretariat Presiden Kutipan pidato kenegaraan Presiden Jokowi, 2022, Dalam Rangka HUT RI ke-77 Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Selamat pagi,Syaloom, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi sangat berat. Sangat sulit. Tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan,...
‘Sikat’ Mafia Tanah
Hukum & Kebijakan, Opini

‘Sikat’ Mafia Tanah

04 Juni 2022 Rakyat bergerak, kami adalah bagian di dalamnya – menghendaki follow-up kabar pemberantasan mafia tanah itu bukan hanya wacana. Jangan-jangan wacana itu adalah senapan dengan ‘peluru kosong’. Tahun silam, sudah ada ‘Rapat Dengar Pendapat’ dengan wakil rakyat di DPRD Gowa, berikutnya ‘Gelar Perkara Khusus’ di Polda Sulsel. Apa progressnya? Masih menunggu niat baik aparat. Seperti itu… Oleh: Padeng Gervasius, SH Editor: Parangsula Gambar: Demo Darurat Agraria 2018 di Sulawesi Selatan – Foto: Indarto/ Mongabay Indonesia. HAMPIR setiap saat ada pemberitaan tentang giat pemberantasan mafia tanah, gaung perkaranya ada di mana-mana, hasilnya ‘hampir pasti’ tanpa penyelesaian. Padahal, Kepala Negara bilang, sebagaimana pemberitaan sejumlah media massa, bahwa, “Jokowi bak...
Catatan untuk Wadas Waras
Hukum & Kebijakan, News, Politik

Catatan untuk Wadas Waras

10 Februari 2022 Oleh: Linda Christanty Penulis adalah penulis dan sastrawan Gambar: Screenshot Wadas Waras DESA Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purwerojo, Jawa Tengah, dikepung aparat gabungan, polisi dan tentara. Dulu tidak ada istilah “gabungan” ini, karena polisi dan tentara disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sama-sama bernaung dalam satu tubuh institusi negara.  ABRI = polisi + tentara. Mengapa Desa Wadas dikepung? Sebab para petani di sana menolak proyek pembangunan Bendungan Bener. Penolakan itu berbuntut penangkapan 64 orang, termasuk aktivis pendukung petani Wadas. Kawan lama saya, Lucas Dwi Hartanto, di Borneo terkejut membaca berita pengepungan itu kemarin. Dia pikir, rakyat Indonesia sudah aman dan sejahtera. Pengepungan desa dan penang...
Perppu itu Inkonstitusional? Salah!
Hukum & Kebijakan, Opini

Perppu itu Inkonstitusional? Salah!

03 Oktober 2019 Oleh: Bivitri Susanti Penulis adalah Researcher Di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia DASAR HUKUM Perppu ada di Pasal 22 UUD 1945, dan sebenarnya sudah sering dipergunakan. Pasal 22 UUD: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran atas Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, disebutkan adanya tiga alasan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga t...