Gowa Archives | Bangun Indonesia

Adik Kabaharkam Dilaporkan: Terancam Pidana Pemilu Diskualifikasi di Pilkada Gowa

29Oct By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, News, Politik

Adik Kabaharkam Dilaporkan: Terancam Pidana Pemilu Diskualifikasi di Pilkada Gowa

29 Oktober 2024 Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | LAGI Tim Hukum AURAMA' datangi Bawaslu Gowa, 28 Oktober 2024. Dalam kesempatan kali ini Tim Hukum AURAMA' membawa berapa alat bukti pelanggaran berupa uang tunai, sarung dan selebaran visi-misi calon bupati Gowa nomor urut 02, yakni Husniah Talentang — Darmawangsyah Muin. Ridwan Basri beserta Tim Hukum AURAMA' melaporkan Paslon 02 dengan dugaan money politics, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Politik Uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam tiga kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Alat bukti pelanggaran tersebut didapatkan pada saat kampanye tatap muka pasangan calon 02 y...

Tim Hukum AURAMA Kembali Laporkan Enam Nama

9Oct By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, News, Politik

Tim Hukum AURAMA Kembali Laporkan Enam Nama

09 Oktober 2024 Kawal Pilkada | Pilkada Serentak 2024 | Indonesia Merdeka Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | PROSES tetap diamati dan dikawal terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia, 2024. Aktivitas ini tentu termasuk yang berlangsung di wilayah Gowa. Rabu 02 Oktober 2024 silam telah melapor. Hari ini, kembali Rabu 09 Oktober 2024, tim hukum AURAMA’ bergerak datang sambangi Bawaslu Kabupaten Gowa untuk laporkan oknum yang melanggar aturan Pilkada, yakni dua kepala dinas, dua camat, dan dua perangkat desa. Semua aduan ini terjadi di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan. “Total ada enam pengaduan yang kami catat sudah kami sampaikan ke Bawaslu,” kata Ridwan Basri, Tim Hukum AURAMA’. Baca juga: Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Atura...

Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Aturan Pilkada di Gowa

5Oct By Redaksi1 Comment

Hukum & Kebijakan, Opini, Politik

Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Aturan Pilkada di Gowa

05 Oktober 2024 Oleh: Ridwan Basri Tim Hukum Advokasi AURAMA’ Editor: Parangsula TERKAIT laporan pengaduan Tim Hukum AURAMA’, Rabu, 02 Oktober 2024, kemarin: yakni mengenai dugaan ketidak-netralan aparat - baik itu ASN, perangkat desa, hingga camat. Maka, Bawaslu Gowa telah melakukan klarifikasi ke beberapa pihak pada Jumat, 04 Oktober 2024, dengan memeriksa pihak kami selaku pelapor, juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah kami laporkan, di antaranya Camat Bontolempangan, Kades Toddotoa serta ASN yang dimaksud, termasuk satu Perangkat Desa dalam hal ini anggota BPD. Dari diskusi kami dengan pihak Bawaslu, ada empat laporan kami masuk kategori tindak pidana Pemilu yakni Kades Toddotoa Kecamatan Pallangga, Kades Mangempang Kecamatan Bungaya, Camat Bon...

2Oct By RedaksiNo Comments

Politik

Aparat Tak Netral, AURAMA Lapor Bawaslu

02 Oktober 2024 Kawal Pilkada | Pilkada Serentak 2024 | Pemilih Potensial | Indonesia Merdeka Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | KAWAL dan terus bergerak. Begitu aktivitas terkoordinir dari Tim Hukum Calon Bupati Gowa 2024 – 2029, DR. HM. Amir Uskara, M. Kes dan Hj. Irmawati, S.E. Tim mendokumentasikan soal-soal terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, khususnya di wilayah kabupaten Gowa, agar semua berjalan lancer berkeadilan. Resume laporan masyarakat, temuan tim, semua dijadikan acuan data fakta untuk terus bergerak. “Kemarin ada laporan kampanye terselubung. Sudah kami catat datanya, dokumentasinya kumpulkan. Hari ini, Rabu, 02 Oktober 2024, Tim Hukum AURAMA mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa...

1Jun By RedaksiNo Comments

Budaya, Susastra

Bowong Langit

01 Juni 2023 “Supaya tak tercemar rembesan warna yang luntur karena hujan,” elak Dusing, ketika serdadu menegur dia memasang sang saka terbalik… Terlelap dia lama, lama sekali dari kisah yang ditutur entah sejak kapan dari moyangnya. Klak, dia berdiri di halaman yang rishi, kabut membumbung di atas ubun-ubunnya, gulita, kelam, putih, biru. Dan anak-anak bertepuk telapak meninggi, seperti yang dia sangka: ada yang menghilang dalam hutan, ada yang dia nazarkan sebagai pengganti dirinya meramu dedaun membebat setiap gores luka perkara dan angkara bengis mengangah… Oleh: Dera Liar Alam KITA pernah jadi negara serikat, angkatan perang berkelahi sumberdaya politik pangkat-pangkat gerilya dari belantara kota dan wanua. Rakyat mengungsi, dan tetap terjajah sampai sekarang. Tangga di...

12Apr By RedaksiNo Comments

Budaya, Film & Video

Pulang Karena Panggilan Leluhur

12 April 2023 Catatan perjalanan hidup dirancang saban hari, langkah itu bertaut pada pedoman yang diturunkan dari ajaran leluhur yang dianggap masih relevan sampai sekarang... Oleh: Dera Liar Alam MUHLIS Paraja bertutur, saya mendengar menanggapi, sesekali bertanya, mengulang penegasan dia tentang cerita pengalamannya bersama orang-orang di Pattallassang. Kali mendatang dia janji bercerita tentang pembebasan stikma orang-orang yang dianggap budak. (*)

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28Mar By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28 Maret 2023 Klaim Hak | Permainan Mafia Tanah | Tinjau Ulang Putusan M.A. | Sengketa Tombolo Tunggu Implementasi Aturan LOCUS STANDI Oleh: Dera Liar Alam PERATURAN Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa, tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Soal-soal tanah sementara terus didiskusikan, dicarikan jalan penyelesaian: dokumen-dokumen dibuka, dievaluasi. Sebagaimana pernah diberitakan bahwa para pihak mensinyalir ada permainan ‘mafia tanah’ sehingga kepemilikan tanah menjadi kabur. “Jelas di sini ada permainan mafia tanah, dan institusi negara patut diduga terlibat bermain di dalamnya,”kata Amiruddin SH Kr. Tinggi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, saat berbincang di lokasi, jalan Tun Abdul Razak. Padeng Gervasius, SH, menyebut bahwa ada pu...

28Feb By RedaksiNo Comments

Budaya

Politik Penyeragaman

27 Februari 2023 Oleh: Dera Liar Alam #TemanNgobrol #BangunIndonesia BUMI Plural diberondong isu politik penyeragaman, torang yakin tiap bahasa tiap teks dan tutur dalam kultur itu suci - layak dijaga dilestarikan. Dalam praksis, penyeragaman itu juga membantai banyak bahasa ibu, diseragamkan atas nama propaganda ‘kami satu’, padahal mengiris dan miris. Suatu waktu, di Kampus Universitas Negeri Manado kami berdiskusi: Tuha Petuyang, Kalfein Wuisan, kawan-kawan yang terkumpul, dan saya. Banyak hal yang kami bincang, termasuk isu politik penyeragaman itu. Saya coba mendokumentasikannya dalam video pendek ini: 'Kritik bagi Politik Penyeragaman'. Kawan saya, Muhlis Paraja, penggagas Sekolah Adat Pattallassang, memberi tanggapan, “Sistem kita dipaksakan untuk diseragamkan tetapi ki...

Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.

5Dec By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Surat Purna Polisi kepada Kepolisian R.I.

05 Desember 2022 Surat Terbuka Disampaikan dengan hormat kepada: Kepala Kepolisian Republik indonesia Kapolda Sulawesi Selatan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan Ketua Kompolnas Kapolres Gowa Ketua PP Polri Gowa SEBAGAIMANA kita ketahui situasi terkini, bahwa, jajaran kepolisian RI bersama pemerintah sementara membenahi institusi ini, dalam hal ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, seperti yang diamanatkan Presiden Jokowi. Maka, terkait hal itu, dan atas nama kecintaan saya pada institusi ini – dan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri boleh terjaga dan tidak mengalami ‘surut langkah’ dalam pembenahan sebab ‘ada kegoncangan praktik, ada polisi nakal’. Lewat surat terbuka ini saya berkehendak untuk meluruskan dan mengingatkan dalam ‘kon...

15Sep By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

Rakyat Tak Percaya

15 September 2022 Hak-hak warga – yang mestinya jadi tanggung gugat sistem – tak kunjung dicarikan jalan keadilannya oleh aparatur negara, yakni oleh mereka yang jadi pengemban amanat regulasi, maka rakyat akhirnya memilih ‘tak percaya’. Ini bukan contoh soal. Fakta dan data ada di tataran implementasi. Namun, dalam kekonyolan seperti ini kami masih ‘percaya ada banyak orang baik’ yang menginginkan keadilan dan kebenaran berpihak pada rakyat, dan berpihak kepada mereka yang layak menerimanya. Kekonyolan? Apa itu? Sandiwara hukum, menentang, menendang fakta data, dan putusan keliru yang enggan ditinjau ulang… Oleh: Dera Liar Alam Editor: Philips Marx DI WARKOP JEEP JLC, pagi meninggi, lalu lintas lengang di sekitar Jl. Sudirman, Makassar, hari itu, 14 September 2022, orang-orang...