Thursday, November 21

Tag: Mafia Tanah

Pemetik Belukar
Susastra

Pemetik Belukar

23 April 2024 Oleh: Dera Liar Alam SELALU semi langit simpang gunung-gunung pada ambang subuh samar nan memar. Awan-awan ditikam senyum kaku perempuan pemetik belukar. Canda pagi, kawan mengulang syair. Salam hormat. Iblis nempel di tubuh, di badan, di institusi – Bongkar, Bento. Setan besar dalam negeri. Konon, angka tiga dua adalah kode alam. Berapa halaman surat perintah penyidikan pengancaman menyasar meja kerja regulator kotor. Berapa oknum elus jidat elus dada elus paha, seterusnya: “Aman dan damai zaman dulu,” katanya mengomentari romansa reformasi bertahun lalu. Kini putusan dipetik, hanya hiruk-pikuk sesaat. Korupsi kolusi nepotisme kian menggila. Tapi kepala kuasa tiada malu rupanya. Asalkan ada makanan, ada minuman, pakaian ada. Terpakai dalam anggaran bengkak boros. C...
Oknum Anggota Polri di Makassar diduga Lakukan Pidana Penyerobotan Tanah
Hukum & Kebijakan, News

Oknum Anggota Polri di Makassar diduga Lakukan Pidana Penyerobotan Tanah

15 September 2023 Editor: Parangsula LAPOR di Reskrim dan Propam Polda Sulawesi Selatan. Berikut terlampir surat laporan yang dimaksud: Seorang oknum anggota Polri di Makassar bernama Muhammad Arafat, diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah di Jl. Aroepala kelurahan Kassi-Kassi kecamatan Rappocini kota Makassar. Peristiwa terjadi sekitar Mei 2023, Muhammad Arafat secara tiba-tiba melakukan penimbunan dan pemasangan papan bicara di atas obyek hak milik warga bernama Andi Akbar, sehingga korban merasa keberatan serta dirugikan oleh tindakan Muhammad Arafat tersebut. Permasalahan ini telah dicoba beberapa kali dilakukan upaya untuk mediasi, yakni membicarakan perkara ini secara kekeluargaan dengan pihak Muhammad Arafat, namun tidak kunjung ada jalan keluar maka And...
The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret
Hukum & Kebijakan

The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret

28 Maret 2023 Klaim Hak | Permainan Mafia Tanah | Tinjau Ulang Putusan M.A. | Sengketa Tombolo Tunggu Implementasi Aturan LOCUS STANDI Oleh: Dera Liar Alam PERATURAN Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa, tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Soal-soal tanah sementara terus didiskusikan, dicarikan jalan penyelesaian: dokumen-dokumen dibuka, dievaluasi. Sebagaimana pernah diberitakan bahwa para pihak mensinyalir ada permainan ‘mafia tanah’ sehingga kepemilikan tanah menjadi kabur. “Jelas di sini ada permainan mafia tanah, dan institusi negara patut diduga terlibat bermain di dalamnya,”kata Amiruddin SH Kr. Tinggi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, saat berbincang di lokasi, jalan Tun Abdul Razak. Padeng Gervasius, SH, menyebut bahwa ada pu...
Rakyat Tak Percaya
Hukum & Kebijakan

Rakyat Tak Percaya

15 September 2022 Hak-hak warga – yang mestinya jadi tanggung gugat sistem – tak kunjung dicarikan jalan keadilannya oleh aparatur negara, yakni oleh mereka yang jadi pengemban amanat regulasi, maka rakyat akhirnya memilih ‘tak percaya’. Ini bukan contoh soal. Fakta dan data ada di tataran implementasi. Namun, dalam kekonyolan seperti ini kami masih ‘percaya ada banyak orang baik’ yang menginginkan keadilan dan kebenaran berpihak pada rakyat, dan berpihak kepada mereka yang layak menerimanya. Kekonyolan? Apa itu? Sandiwara hukum, menentang, menendang fakta data, dan putusan keliru yang enggan ditinjau ulang… Oleh: Dera Liar Alam Editor: Philips Marx DI WARKOP JEEP JLC, pagi meninggi, lalu lintas lengang di sekitar Jl. Sudirman, Makassar, hari itu, 14 September 2022, orang-orang...
Calo Sertifikat di Lanrisang
Hukum & Kebijakan, Opini

Calo Sertifikat di Lanrisang

29 Juli 2022 Genderang perang ‘berantas mafia tanah’ sudah dikumandangkan. Ternyata, masih ada oknum pejabat bermain-main, jadi calo sertifikat. Interupsi ini mewakili suara mereka yang jadi ‘obyek hukum’ para mafia. Selasatu yang disorot di sini adalah tentang hak-hak yang seyogyanya diakomodir negara, dalam hal ini difasilitasi pemangku kebijakan di semua wilayah Indonesia untuk menempatkan hak-hak kepemilikan itu berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya. Bahwa, keadilan bukan semata-mata tentang kalah-menang suatu perkara. Oleh: Lunandar, SH Penulis adalah praktisi hukum Tinggal di Makassar Editor: Daniel Kaligis AMASSANGENG tahun 1980: Kampung itu berjarak sekitar seratus delapan puluh kilometer dari ibu kota Sulawesi Selatan. Desa Amassangeng bertetangga, Lanrisang, Samaul...
‘Sikat’ Mafia Tanah
Hukum & Kebijakan, Opini

‘Sikat’ Mafia Tanah

04 Juni 2022 Rakyat bergerak, kami adalah bagian di dalamnya – menghendaki follow-up kabar pemberantasan mafia tanah itu bukan hanya wacana. Jangan-jangan wacana itu adalah senapan dengan ‘peluru kosong’. Tahun silam, sudah ada ‘Rapat Dengar Pendapat’ dengan wakil rakyat di DPRD Gowa, berikutnya ‘Gelar Perkara Khusus’ di Polda Sulsel. Apa progressnya? Masih menunggu niat baik aparat. Seperti itu… Oleh: Padeng Gervasius, SH Editor: Parangsula Gambar: Demo Darurat Agraria 2018 di Sulawesi Selatan – Foto: Indarto/ Mongabay Indonesia. HAMPIR setiap saat ada pemberitaan tentang giat pemberantasan mafia tanah, gaung perkaranya ada di mana-mana, hasilnya ‘hampir pasti’ tanpa penyelesaian. Padahal, Kepala Negara bilang, sebagaimana pemberitaan sejumlah media massa, bahwa, “Jokowi bak...
Penyidik mestinya Profesional dan Proporsional
Hukum & Kebijakan, Opini

Penyidik mestinya Profesional dan Proporsional

09 Agustus 2020 Oleh: AKBP (Purn) Kamaluddin, M.Si Perlu diingatkan berulang-ulang, bahwa pemberantasan mafia tanah itu adalah instruksi Kepala Negara dan didukung Kepolisian Negara. Jangan sampai rakyat mendahului dan bertindak seturut jalan mereka sendiri sebab kelakuan aparat yang keparat. Maka, bertindak dan berlakulah profesional dalam menangani kasus-kasus terkait perkara yang dimaksud. MENDALAMI perkara-perkara, saya pernah menekuni kerja penyidikan saat bertugas di kepolisian. Sekarang ini mengamati, mencermati, mendalami, dan memberi masukan: Laporan saudara Padeng Gervasius, SH, ke Polres Gowa, Sulawesi Selatan, perihal dugaan tindak pidana pengunaan surat-surat yang isinya tidak sejati, atau tidak benar, dan atau tidak sesuai yang sebenarnya sebagai alat bukti. Cerm...
Hukum Sarang Laba-Laba
Hukum & Kebijakan, Opini

Hukum Sarang Laba-Laba

07 Juni 2021 Deras kencang suara sosialisasi: All men are equal before the law, without distinction sex, race, religion and social status. Diterjemahkan: Semua manusia adalah sama di depan hukum, tanpa membedakan kelamin, kulit, agama dan status sosial Oleh: AKBP Purnawirawan Kamaluddin, M.Si Editor: Parangsula Gambar:  Laba-laba, sarangnya nyaris tidak terlihat oleh serangga yang akan jadi mangsa sang pemilik sarang. SILAHKAN berpikir, berasumsi, judul yang aneh. Jelas anehnya, saya juga berpendapat demikian. Coba perhatikan: laba-laba membangun sarang di antara semak belukar dan pepohonan, jaring-jaringnya nyaris tak terlihat. Ada serangga melintas, terjebak lalu dimangsa. Nah, seperti itu juga praktik hukum di Indonsia, ibarat sarang laba-laba. Jaring-jaring hukum mene...
Penyidik ‘Kaku’ dalam Hukum Berantas Mafia Tanah
Hukum & Kebijakan, Opini

Penyidik ‘Kaku’ dalam Hukum Berantas Mafia Tanah

27 Mei 2021 Ilmu hukum tak bisa lagi dikungkung dalam romantisme akademik masa lalu dan dikukuhkan dalam rezim administratif-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah. Pendidikan hukum tak bisa lagi dilakukan 'business as usual', sebagai tempat mencari uang saja, tetapi harus menjadi 'center of excellence', sumber produksi pengetahuan tentang segala persoalan hukum. — Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel ‘Potret Buram Hukum’. Oleh: AKBP Purnawirawan Kamaluddin, M.Si Editor: Parangsula SEBAGAI mantan penyidik kepolisian, saya malu melihat perilaku dan kelakuan para penyidik dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke ‘meja penyidikan’ saat ini. Ujaran ini paling tidak untuk menggambarkan apa yang say...