Hukum & Kebijakan Archives | Bangun Indonesia

14Aug By RedaksiNo Comments

YPTAJM Gugat ‘Conservatoir Beslag’ BNI Mattoangin

14 Agustus 2025 Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx PEMBINA Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar (YPTAJM), Dani Chandra Syarif, menggugat PT. Bank BNI Cabang Mattoangin – Kantor Kas Veteran Selatan – Rp. 34,75 miliar, karena secara sepihak pada 23 Januari 2025, tergugat, yakni PT. Bank BNI Cabang Mattoangin – Kantor Kas Veteran Selatan melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening milik YPTAJM. “Gugatan kami telah terregisterasi dalam perkara Nomor: 304/Pdt.G/2025/PN.Mks,” tutur Muara Harianja, kuasa hukum YPTAJM. Kondisi keuangan dan operasional YPTAJM terkendala karena rekeningnya tidak berfungsi. “Untuk menjamin kerugian yang timbul, kami harap dilakukan sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap Kantor Cabang BNI Mattoangin di Jl. Cendrawasih No.153-155 Makassar...

14Aug By Redaksi13 Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Janji Palsu Berantas Korupsi

14 Agustus 2025 Saya siap mati untuk bangsa dan negara ini! Jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi. Pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai Antartika, sampai ke padang pasir paling jauh, akan saya kejar. — Prabowo Subianto Djojohadikusumo Oleh: Dera Liar Alam MENGIKAT— demikian perihal janji itu mesti dilunasi. Apa bunyi janji itu, berantas korupsi? Maju tak gentar hadapi koruptor. “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini,” kata Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Presiden Indonesia. Gemanya suaranya masih dapat anda Simak di SINDOnews. Suara itu dikumandangkan sejumlah media di tanah-air. Saya ingat tuli...

14Jan By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, News

Alexander Menelikung YPTAJM

14 Januari 2025 Karena upaya pendirian Universitas Katolik di Makassar ditutup pintunya oleh Keuskupan, maka awam bergerak. “Kami menghadap Kopertis Wilayah Indonesia Timur, dan menyiapkan syarat-syarat yang ditentukan, yaitu: menyetor uang jaminan pendirian sebesar sepuluh juta rupiah dalam bentuk deposito milik pribadi John Chandra Sjarif. Berikut tanah (2,5 ha) untuk lokasi yang dimaksud diurus John Chandra Sjarif. Kemudian menyiapkan lambang dan statuta, serta jumlah mahasiswa lebih kurang lima puluh peserta didik,” urai Prof Dr C. Salombe, sebagaimana penuturannya pada medio 2012. Oleh: Philips Marx Editor: Daniel Kaligis BANGUN-INDONESIA.COM — PERGURUAN TINGGI Atma Jaya Makassar telah diinisiasi sejak medio 1964. Walau pihak Keuskupan pada saat itu menutup kemungkinan u...

Adik Kabaharkam Dilaporkan: Terancam Pidana Pemilu Diskualifikasi di Pilkada Gowa

29Oct By Redaksi12 Comments

Hukum & Kebijakan, News, Politik

Adik Kabaharkam Dilaporkan: Terancam Pidana Pemilu Diskualifikasi di Pilkada Gowa

29 Oktober 2024 Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | LAGI Tim Hukum AURAMA' datangi Bawaslu Gowa, 28 Oktober 2024. Dalam kesempatan kali ini Tim Hukum AURAMA' membawa berapa alat bukti pelanggaran berupa uang tunai, sarung dan selebaran visi-misi calon bupati Gowa nomor urut 02, yakni Husniah Talentang — Darmawangsyah Muin. Ridwan Basri beserta Tim Hukum AURAMA' melaporkan Paslon 02 dengan dugaan money politics, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Politik Uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam tiga kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Alat bukti pelanggaran tersebut didapatkan pada saat kampanye tatap muka pasangan calon 02 y...

Tim Hukum AURAMA Kembali Laporkan Enam Nama

9Oct By Redaksi13 Comments

Hukum & Kebijakan, News, Politik

Tim Hukum AURAMA Kembali Laporkan Enam Nama

09 Oktober 2024 Kawal Pilkada | Pilkada Serentak 2024 | Indonesia Merdeka Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | PROSES tetap diamati dan dikawal terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia, 2024. Aktivitas ini tentu termasuk yang berlangsung di wilayah Gowa. Rabu 02 Oktober 2024 silam telah melapor. Hari ini, kembali Rabu 09 Oktober 2024, tim hukum AURAMA’ bergerak datang sambangi Bawaslu Kabupaten Gowa untuk laporkan oknum yang melanggar aturan Pilkada, yakni dua kepala dinas, dua camat, dan dua perangkat desa. Semua aduan ini terjadi di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan. “Total ada enam pengaduan yang kami catat sudah kami sampaikan ke Bawaslu,” kata Ridwan Basri, Tim Hukum AURAMA’. Baca juga: Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Atura...

Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Aturan Pilkada di Gowa

5Oct By Redaksi14 Comments

Hukum & Kebijakan, Opini, Politik

Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Aturan Pilkada di Gowa

05 Oktober 2024 Oleh: Ridwan Basri Tim Hukum Advokasi AURAMA’ Editor: Parangsula TERKAIT laporan pengaduan Tim Hukum AURAMA’, Rabu, 02 Oktober 2024, kemarin: yakni mengenai dugaan ketidak-netralan aparat - baik itu ASN, perangkat desa, hingga camat. Maka, Bawaslu Gowa telah melakukan klarifikasi ke beberapa pihak pada Jumat, 04 Oktober 2024, dengan memeriksa pihak kami selaku pelapor, juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah kami laporkan, di antaranya Camat Bontolempangan, Kades Toddotoa serta ASN yang dimaksud, termasuk satu Perangkat Desa dalam hal ini anggota BPD. Dari diskusi kami dengan pihak Bawaslu, ada empat laporan kami masuk kategori tindak pidana Pemilu yakni Kades Toddotoa Kecamatan Pallangga, Kades Mangempang Kecamatan Bungaya, Camat Bon...

BPN Terbitkan Sertifikat di Tanah Warga atas nama Kementerian PUPR

3Oct By Redaksi13 Comments

Hukum & Kebijakan

BPN Terbitkan Sertifikat di Tanah Warga atas nama Kementerian PUPR

03 Oktober 2024 Gusur paksa warga dipandang sebagai pelanggaran HAM berat – baik secara langsung atau tidak, sebab hal itu menyentuh seluruh aspek kehidupan mereka, hak sipil, budaya, politik, sosial, dan seterusnya – yang mestinya semua aspek itu dilindungi hukum HAM internasional. “Jangan sampai kasus Rempang berulang di Makassar,” cetus warga. Oleh: Parangsula Editor: Philips Marx Foto: Majelis Hakim PTUN Makassar lakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi. Sumber teks dan foto: Boni Sabari BANGUNINDONESIA.COM — Makassar | SENIN, 30 September 2024 dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PTUN Makassar perihal penerbitan sertifikat No. 20007/Thn 2021 atas-nama Kementerian PUPR - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang pada perkara No.53/G/2024/PTUN...

Kasus Cirebon 2016 dan Nasib Rakyat Kecil

8Aug By Redaksi13 Comments

Hukum & Kebijakan

Kasus Cirebon 2016 dan Nasib Rakyat Kecil

08 Agustus 2024 "Moral dan sumberdaya penegak hukum di negeri ini berbahaya bagi rakyat kecil." Begitu dicetus Andi mengomentaari kasus ini. Teringat adagium hukum:‘lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang tidak bersalah’. Di balik kontrovrsi tontonan yang meraup cuan mahadasyat, ada juga semacam kekuatan jutaan suara mendorong keadilan ditegakkan. Ramai-ramai orang menuntut kasus Cirebon 2016 yang lagi hot disemburkan di muntah propaganda media, dan berbagai soal terkait supaya ada legal annotation, eksaminasi ke titik hulu. Uji, periksa ulang dengan kaidah scientific. Oleh: Dera Liar Alam NERAKA PERKARA jadi karun bertahun-tahun digelut berhari-hari, lalu tiba di momen sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal, 31 Juli 2024, sepotong saya...

25Jul By Redaksi13 Comments

Editorial, Gaya Hidup, Hukum & Kebijakan

Rahajeng Rawuh, Bali: Surat Tanpa Cap

25 Juli 2024 Berseru Bondan Aldo Adrian Kerap, kontributor Revolusi Mental, “Tegur boleh, tidak boleh menunjuk-nunjuk, di sini kami menegur pendeta bila salah bahkan kami memberi nasehat. pendeta bukan malaikat. Jika mereka melakukan kesalahan tegurlah mereka, tapi bukan berarti kita menghakimi mereka dan mengganggap diri kita tidak berdosa juga. Sekarang, kalau ke Bali di anggap salah tegurlah kemudian jika ke Bali dianggap salah apa bedanya dengan anggota yang berfoya-foya, apa bedanya dengan anggota yang ke bioskop atau ke tempat karaoke. Ada anggota komite di setiap jemaat dan ada anggota eksekutif di setiap wilayah suarakan jika dianggap keliru.” Oleh: Parangsula Editor: Dera Liar Alam SURAT TANPA STEMPEL jadi perkara: minta bantuan untuk Bible Konferens yang rencana acaran...

27May By Redaksi15 Comments

Film & Video, Hukum & Kebijakan, Opini

Kesurupan Nonton Propaganda Neraka

27 Mei 2024 Oleh: Daniel Kaligis TO HELL AND BACK adalah biographical motion picture dari Audie Murphy, anak petani miskin Texas Timur Laut yang jadi serdadu dan terlibat perang. Film dengan genre sama terdapat di Call Me Anna diperankan Patty Duke - The Bob Mathias Story diperankan Bob Mathias - Alice's Restaurant diperankan Arlo Guthrie - Private Parts diperankan Howard Stern, etc. Anda juga boleh telisik The Sky is Pink, film biografi berbahasa Hindi India yang disutradarai Shonali Bose, 2019. Saya membandingkannya dengan VS7H, yang dilebel ‘diangkat dari kisah nyata’. Film ditonton jutaan orang. To Hell and Back pernah diputar berhari-hari di tanah Minahasa manakala pergolakan sementara menyala, era 1950-an. Papa HNK, penyintas zaman pergolakan, berkisah tentang para belia ya...