Mahkamah Agung Archives | Bangun Indonesia

11Mar By RedaksiNo Comments

Editorial

Tahta Waris Hutang Perkara

11 Maret 2025 Oleh: Daniel Kaligis HUTANG: Sistem dan hak-hak. “Izin berbagi,” kata Denny, kawan di Wanua. “Bebas.” Begitu saya menanggapi. Saya membiarkan siapa saja dapat mengutip dan berbagi hal baik dalam hidup. Apa hendak dibagi, hutang? Berbagi kalkulasi, menghitung kekuatan di tataran rakyat. Terbaca sama, sama-sama tergantung hutang, miskin dan tertindas. Maka, isu dibagi. Gambar perkara telah sering digubris, walau nyatanya tak didengar pemangku kursi kuasa. Rakyat terbiar – hanyut pada isu baru yang diskenariokan panggung sistem, sumberdaya dirampok. Begitu riwayat episode orde kukuh kekuasaan. Berbincang kami, Aneis, Denny, James, dan saya. Aneis ada di negeri seberang. Demikian James, di bilik tersekat di ibu kota negara. Kami dengan soal masing-masing, menyempatkan ...

Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal

05 Juni 2021 Oleh: Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sumber: law.ui.ac.id Perkembangan hukum selalu ketinggalan dengan kecepatan perubahan masyarakat, apalagi di era digital. Menerbitkan hukum baru yang merespons kebutuhan masyarakat bukan perkara mudah. Tak banyak hakim berani melakukan terobosan hukum, bahkan untuk isu kemanusiaan dan pemerintahan bersih sekalipun. SECARA hampir bersamaan, masyarakat sipil dikecewakan oleh dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang padahal sudah kehilangan legitimasi sosialnya sejak perumusannya. Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait jami...

Mafia Tanah ‘Bermain’ di Gowa

23 April 2021 Klaim Hak | Permainan Mafia Tanah | Tinjau Ulang Putusan M.A. | Sengketa Tombolo Tunggu Implementasi Aturan Kami ingin menegaskan, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa, tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Oleh: Parangsula Gambar: Jalan depan seputaran tanah sengketa MENILIK obyek lahan – yang saat ini menjadi sengketa – antara Hj Andi Fauziah dengan Yenny Nios di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan. “Sejak dulu kami memang sudah ada di sini, tinggal dan bergaul dengan masyarakat di sini. Jadi masyarakat di sini mengenal siapa yang punya tanah ini, seperti kami mengenal sejarah tanah ini...