KPK Archives | Bangun Indonesia

13 April 2023 Oleh: Redaksi Sumber teks dan foto: Elektoral.id JAKARTA — KETUA Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai dirinya jadi korban kriminalisasi dari YAR, Aspri Wamenkumham. Dia beralasan karena dalam kasus pelaporan dugaan pemerasan dan penerimaan uang, pihaknya hanya melaporkan Wamenkumham EOSH ke KPK. “Saudara YAR yang tidak dilaporkan – telah melaporkan saya. Itu kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis antikorupsi. Kecuali saudara Wamen EOSH melaporkan saya. Karena saya tidak pernah menyebutkan saudara YAR melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Sugeng dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis, 13 April 2023. Sebagaimana diketahui saat ini korban dugaan pemerasan Wamenkumham pengusaha tambang Helmut Hermawan masih mendekam di tahanan P...

03 Oktober 2019 Oleh: Bivitri Susanti Penulis adalah Researcher Di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia DASAR HUKUM Perppu ada di Pasal 22 UUD 1945, dan sebenarnya sudah sering dipergunakan. Pasal 22 UUD: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran atas Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, disebutkan adanya tiga alasan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga t...

Tag: KPK

Sugeng Teguh Santoso, IPW: ‘Itu Kriminalisasi dan Pembungkaman Aktivis Antikorupsi’

Perppu itu Inkonstitusional? Salah!