Hukum & Kebijakan Archives | Page 4 of 6

Kasus Mafia Tanah di Gowa, Lidik Sesat Data

31Jul By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan

Kasus Mafia Tanah di Gowa, Lidik Sesat Data

30 Juli 2021 Oleh: Parangsula Editor: D.L.A. Dari Gowa, Sulawesi Selatan, telah dikirim laporan penggunaan tiga surat palsu kepada Kapolri, terkait temuan modus mafia merampas hak atas tanah dari rakyat yang berhak di wilayahnya. Bolehkah judicial review ditujukan ke Mahkamah Agung dan ditujukan ke penyidik kasus-kasus hukum di negeri ini untuk menguji keabsahan fakta-fakta? Anda dapat menjawabnya sendiri… BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, lewat Undangan Gelar Perkasa Khusus, bernomor: B/ 647 /VII/Ditreskrimum, tertanggal, Makassar, 29 Juli 2921, sudah memanggil para pihak untuk Gelar Perkara Khusus terkait Laporan Pengaduan Nomor: 012/ P&S/LP/2019, tertanggal 24 Juli 2019, terkait dug...

Berantas Mafia Tanah: Polda Sulsel Siap Gelar Perkara Khusus

31Jul By Redaksi2 Comments

Hukum & Kebijakan

Berantas Mafia Tanah: Polda Sulsel Siap Gelar Perkara Khusus

29 Juli 2021 Ditunggu gebrakannya untuk senantiasa berproses sebagaimana kebutuhan masyarakat, demi keadilan dan supremasi hukum: sebagaimana diketahui, di tingkatan Polda-Polda seluruh Indonesia sudah dibentuk Satuan Tugas pemberantasan mafia tanah, diharapkan semua itu bekerja maksimal. Oleh: Daniel Kaligis Editor: Philips Marx BANGUNINDONESIA.COM — Gowa | LEBIH setahun perkara tanah di Tombolo, Gowa, Sulawesi Selatan, sepintas nampak seperti terkubur, kasus itu kembali dibuka. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen. Pol. Drs. H. Merdisyam, M.Si., melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kabag Wassidik, AKBP Burhan Sakra, SH, MH., mengundang para pihak untuk Gelar Perkara Khusus, yang rencana digelar, Jumat...

Bisnis Peternakan, Berhutang, Lalu Menghilang

15Jun By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, News

Bisnis Peternakan, Berhutang, Lalu Menghilang

14 Juni 2021 Oleh: Jefriar Dunda Biro Sulawesi Selatan BANGUNINDONESIA — SONDER MINAHASA | BISNIS peternakan ini terjadi kecamatan Sonder di Minahasa, Sulawesi Utara. Diceritakan Imelda dalam rekaman, peternakan babi itu dijalankan oknum berinisial HT awalnya berjalan lancar dengan meminjam modal dari kenalan-kenalannya. “Tahun lalu dia pinjam 50 juta rupiah, uang dikembalikan karena mungkin takut sertifikatnya saya pegang. Saya percaya ketika HT karena dia aktif dalam pelayanan, mengaku hamba Tuhan. Kemudian meminjam lagi 100 juta rupiah, tidak dikembalikan.” Begitu yang terdengar dari rekaman Imelda dari Langowan tentang bisnis peternakan di Sonder yang dikerjakan HT sekitar tahun 2019 dan tahun 2020. Dalam rekaman yang didengar redaksi, 14 Juni 2021, berikut bukti pembicaraan ...

8Jun By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Hukum Sarang Laba-Laba

07 Juni 2021 Deras kencang suara sosialisasi: All men are equal before the law, without distinction sex, race, religion and social status. Diterjemahkan: Semua manusia adalah sama di depan hukum, tanpa membedakan kelamin, kulit, agama dan status sosial Oleh: AKBP Purnawirawan Kamaluddin, M.Si Editor: Parangsula Gambar: Laba-laba, sarangnya nyaris tidak terlihat oleh serangga yang akan jadi mangsa sang pemilik sarang. SILAHKAN berpikir, berasumsi, judul yang aneh. Jelas anehnya, saya juga berpendapat demikian. Coba perhatikan: laba-laba membangun sarang di antara semak belukar dan pepohonan, jaring-jaringnya nyaris tak terlihat. Ada serangga melintas, terjebak lalu dimangsa. Nah, seperti itu juga praktik hukum di Indonsia, ibarat sarang laba-laba. Jaring-jaring hukum mene...

Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal

5Jun By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal

05 Juni 2021 Oleh: Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sumber: law.ui.ac.id Perkembangan hukum selalu ketinggalan dengan kecepatan perubahan masyarakat, apalagi di era digital. Menerbitkan hukum baru yang merespons kebutuhan masyarakat bukan perkara mudah. Tak banyak hakim berani melakukan terobosan hukum, bahkan untuk isu kemanusiaan dan pemerintahan bersih sekalipun. SECARA hampir bersamaan, masyarakat sipil dikecewakan oleh dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang padahal sudah kehilangan legitimasi sosialnya sejak perumusannya. Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait jami...

Penyidik ‘Kaku’ dalam Hukum Berantas Mafia Tanah

28May By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Penyidik ‘Kaku’ dalam Hukum Berantas Mafia Tanah

27 Mei 2021 Ilmu hukum tak bisa lagi dikungkung dalam romantisme akademik masa lalu dan dikukuhkan dalam rezim administratif-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah. Pendidikan hukum tak bisa lagi dilakukan 'business as usual', sebagai tempat mencari uang saja, tetapi harus menjadi 'center of excellence', sumber produksi pengetahuan tentang segala persoalan hukum. — Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel ‘Potret Buram Hukum’. Oleh: AKBP Purnawirawan Kamaluddin, M.Si Editor: Parangsula SEBAGAI mantan penyidik kepolisian, saya malu melihat perilaku dan kelakuan para penyidik dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke ‘meja penyidikan’ saat ini. Ujaran ini paling tidak untuk menggambarkan apa yang say...

Kasus Mafia Tanah – Target 2021: 89 atau ‘86’

21May By RedaksiNo Comments

Editorial, Hukum & Kebijakan, Opini

Kasus Mafia Tanah – Target 2021: 89 atau ‘86’

21 Mei 2021 Oleh: Stevie Sumendap Editor: Parangsula PERINTAH Joko Widodo, Presiden Indonesia: berantas mafia tanah. Gayung bersambut, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Kapolri, nyatakan dukungan penuh pada upaya pemerintah untuk memberantas mafia tanah. Berantas terus didengungkan aparat negara dan para tokoh, 'lawan mafia tanah', katanya. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, angkat suara Februari silam, “Kita tidak bisa terus membiarkan kasus mafia tanah terus terjadi. Mafia tanah harus diberantas untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat — berantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, penyandang dana, hingga aparat pemerintah bila terbukti terlibat.” Seperti itu ditulis Imam Budilaksono di antaranews.com, 17 Februari 2021...

12May By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini, Politik

Fondasi Fundamental Dunia Konstruksi

Medio 2009 — 2021 Oleh: Sam Fauroni Potret Tumpang Tindih Kebijakan PARA pemangku otoritas di daerah, nampaknya perlu lebih peka terhadap kondisi ekonomi yang terjadi sebagai imbas dari krisis ekonomi dunia. Jangan sampai berbagai strategi yang telah dipersiapkan pemerintah pusat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional tidak berjalan hanya karena ketidakpekaan para pemangku otoritas di daerah. Himbauan tersebut perlu dikemukakan mengingat banyak peraturan daerah (perda) yang dibuat terkesan mengabaikan implikasinya pada aktivitas ekonomi. Kepentingan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) sering dilakukan dengan menambah jenis aktivitas yang dijadikan obyek pungutan pajak atau retribusi. Penyusunan perda-perda yang mengatur tentang pajak dan retr...

12May By RedaksiNo Comments

Editorial, Esai, Hukum & Kebijakan, Opini

Perangkat Hukum Uji Coba

12 Mei 2021 Hukum sebagai perangkat pembangunan menyiapkan kerja dan sarana kerja. Bukan mengumbar mimpi surga seberang langit. Bukan khayal seribu bidadari menari, tapi kerja. Oleh: Parangsula PEMBANGUNAN di negeri kita hadir dengan perangkat hukum, sayangnya pembangunan belumlah mendapat format pas memberdayakan rakyat. Pembangunan masih dengan wacana perangkat hukum uji coba yang sering meminggirkan hak rakyat. Pembangunan dalam bingkai negara hukum terus saja ‘mencobai’ rakyat dengan todongan berbagai ketakutan. Foucault, seorang pemikir, melihat bahwa setiap wacana hukum tidak dapat dilepaskan dari beroperasinya kekuasaan tertentu, pengetahuan, dan relasi sosial, yang menghasilkan apa yang disebut kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, kebenaran tidak lagi merupakan produ...

11May By RedaksiNo Comments

Hukum & Kebijakan, Opini

Jalankan Amanat Berantas Mafia Tanah

10 Mei 2021 Kerja maksimal proses hukum kasus-kasus mafia tanah,- — Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Oleh: Stevie Sumendap Editor: Parangsula TANAH subyek sumber konflik, sudah terjadi di berbagai lokasi. Pemangku kepentingan punya mau, lalu terjadilah pertikaian. Konflik panjang tanah di negara kita, peta konfliknya relatif sama siapa-siapa yang berperkara: masyarakat setempat, pemegang konsesi hak penguasaan, departemen, instansi, dan seterusnya. Apakah suara rakyat tidak masuk ruang ‘istana’, hanya meraung di jalan-jalan tanpa didengar? Konflik tanah searah pembungkaman hak demokrasi. Dukungan solidaritas yang telah berlangsung di banyak daerah, simbol mosi ketidakpercayaan rakyat kepada sistem negara yang tidak punya kemauan politik untuk menyelesaikan konfl...